Penegakan Hukum Jinayat dalam Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun di Provinsi Aceh

Muksana, Pasaribu (2023) Penegakan Hukum Jinayat dalam Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun di Provinsi Aceh. Doctoral thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) COVER ABSTRAK.pdf - Published Version Download (125kB)
	Text (BAB 1) BAB I.pdf - Published Version Download (651kB)
	Text (BAB V) BAB V.pdf - Published Version Download (34kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (278kB)
	Text (Skripsi Full Text) DISERTASI FULL.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Setiap tahun angka kekerasan terhadap anak di Indonesia terus meningkat, menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat jumlah kasus kekerasan hingga tindak kriminal terhadap anak di Indonesia mencapai 9.645 kasus terjadi sepanjang Januari sampai Mei 2023. Jika diperinci berdasarkan jenisnya kasus kekerasan seksual terhadap anak menduduki peringkat pertama dengan 4.280 kasus. Lalu diikuti kekerasan fisik 3.152 kasus dan kekerasan psikis 3.053 kasus. Sedangkan di Aceh menurut data DP3A tercatat sejumlah kasus kekerasan anak sebanyak 679 kasus. Masih dengan kasus pelecehan seksual yang tertinggi sebanyak 134 kasus, disusul kasus sodomi sebanyak 113 kasus dan pemukulan fisik sebanyak 111 kasus yang terjadi sejak Januari-November 2022. Kurangnya pengawasan orang tua, kepedulian masyarakat yang rendah serta hukum tanpa efek jera menjadi faktor penyebab kekerasan terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penanganan qanun jinayat dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak di Provinsi Aceh serta efektivitasnya dalam penanganan tindak pidana kekerasan terhadap anak di Provinsi Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian hukum normatif hanya menggunakan data sekunder. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi dokumentasi atau studi kepustakaan (library research). Berdasarkan data yang diperoleh dari DP3A Aceh, terlihat ada peningkatan terus menerus yang terjadi sehingga dapat disimpulkan Qanun belum efektif dalam memberantas kekerasan terhadap anak di Aceh. Hal ini karena terdapatnya dualisme aturan hukum yang terjadi di Aceh yaitu Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA) dan Qanun Jinayat. Ancaman hukuman dalam UUPA lebih berat dan bersifat kumulatif. Berbeda dengan ancaman hukuman dalam Qanun Jinayat yang bersifat alternatif. Qanun Jinayat, jauh lebih ringan/rendah sanksinya dibandingkan dengan sanksi yang diatur di dalam Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA). Hal tersebut agaknya kurang efektif dalam menekan peningkatan kasus kekerasan terhadap anak di Aceh.

Actions (login required)

View Item