PENGENAAN PAJAK REKLAME TERHADAP PAPAN NAMA JABATAN NOTARIS DI KABUPATEN PASAMAN BARAT

Suharto, Eka Risanty Putri (2023) PENGENAAN PAJAK REKLAME TERHADAP PAPAN NAMA JABATAN NOTARIS DI KABUPATEN PASAMAN BARAT. Masters thesis, Universita Andalas.

	Text (COVER DAN ABSTRAK) COVER.pdf - Published Version Download (163kB)
	Text (BAB 1) BAB I - PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (206kB)
	Text (BAB IV) BAB IV - PENUTUP.pdf - Published Version Download (75kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA DAN LAMPIRAN) DAFTAR PUSTAKA DAN LAMPIRAN.pdf - Published Version Download (480kB)
	Text (FULL TESIS) FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Notaris adalah pejabat umum yang diserahi kewenangan untuk membuat akta sebagai alat bukti yang sempurna bagi yang membutuhkan dalam suatu perbuatan hukum. Dalam menjalankan jabatannya seorang Pejabat Notaris tidak hanya tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris namun juga tunduk kepada Kode Etik Notaris. Salah satu persyaratan yang harus dilakukan seorang Pejabat Notaris dalam memenuhi ketentuang undang-undang adalah memasang Papan Nama Profesi di lingkungan Kantornya sebagai bentuk pemberitahuan. Namun di Kabupaten Pasaman Barat dikenakan Pajak Reklame atas Papan Nama Profesi tersebut. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian tesis ini, yakni 1) Bagaimana Pengaturan Hukum Pengenaan Pajak Reklame terhadap Papan Nama Jabatan Notaris dan Kaitannya dengan Jabatan Notaris di Pasaman Barat; 2) Bagaimana pelaksanaan Pengenaan Pajak Reklame Terhadap Papan Nama Jabatan Notaris di Pasaman Barat; 3) Bagaimana akibat hukum Pengenaan Pajak Reklame Terhadap Papan Nama Jabatan Notaris di Pasaman Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame bahwa Papan Nama Profesi Notaris merupakan objek Pajak Reklame, Dalam pelaksanaan pengenaan Pajak Reklame terhadap Papan Nama Profesi Notaris di Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 7 orang Notaris diberikan Surat Ketetapan Pajak Daerah untuk membayar Pajak Reklame Merk Papan Nama Profesi Notaris. Akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya pengenaan Pajak Reklame terhadap Papan Profesi Notaris di Kabupaten Pasaman Barat adalah adanya kesenjangan antara Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame dengan beberapa Peraturan yang sudah ada yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, ketentuan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, ketentuan Kode Etik Notaris dan Surat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan Republik Indonesia tertanggal 6 Oktober 1986 Nomor 329/DAGRI/X/86 menyatakan bahwa Papan Nama Profesi bukan merupakan Objek Pajak Reklame sehingga pelaksanaan Pengenaan Pajak Reklame terhadap Papan Nama Profesi Notaris merupakan suatu pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan mengakibatkan peraturan tersebut batal demi hukum. Kata kunci : Notaris; Papan Nama Profesi Notaris; dan Pajak Reklame

Actions (login required)

View Item