IMPLEMENTASI KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS DALAM PEMERIKSAAN PROTOKOL NOTARIS DI KOTA SOLOK

Reza, Putri (2023) IMPLEMENTASI KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS DALAM PEMERIKSAAN PROTOKOL NOTARIS DI KOTA SOLOK. Masters thesis, Fakultas Hüküm Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstract) cover & abstract.pdf - Published Version Download (200kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (467kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (149kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (225kB)
	Text (Tesis Full) Tesis Full Reza Putri.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Notaris dalam menjalankan tugasnya untuk masyarakat umum wajib berada dalam pengawasan suatu Lembaga yang netral tidak berpihak, mandiri dan independent, tujuan pengawasan tersebut agar Notaris sungguh-sungguh menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan aturan yang berlaku dan kode etik agar menjaga keamanan dari masyarakat yang membuat akta kepada Notaris. Tujuan lainnya adalah agar menghindari dari Notaris yang tidak bertanggungjawab dan tidak mentaati kode etik dari Notaris. Pembentukan dari Lembaga pengawasan dimakud dalam Pasal 1 angka 6 UUJN menyatakan bahwa Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Di Kota Solok pada tahun 2022 terdapat delapan orang Notaris, Sedangkan dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Solok pada tahun 2022 yang terperiksa hanya empat orang Notaris. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan menganalisa: 1) implementasi kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam pemeriksaan Protokol Notaris di Kota Solok. 2) kendala dan upaya Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam melakukan pemeriksaan Protokol Notaris di Kota Solok. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Menggunakan data primer sebagai bahan utama dengan pengkajian terhadap bahan hukum sekunder. Berdasarkan penelitian, ditemukan bahwa: implementasi kewenangan MPD Kota Solok dalam memeriksa protokol Notaris telah melakukan pembinaan dan pengawasan terkait dalam pelaksanaan yang telah dilakukan pada tahun 2022 lalu ada sekitar empat dari delapan orang Notaris yang tidak terperiksa. Kendala MPD yaitu pada saat MPD melakukan pemeriksaan, beberapa Notaris tidak berada dikantornya pada saat pemeriksaan. Yang mana mengakibatkan adanya Notaris yang tidak terperiksa oleh MPD. Upaya yang dilakukan oleh MPD yaitu memanggil Notaris yang bersangkutan untuk menghadap ke Kantor Wilayah Kemenkumham untuk diperiksa protokolnya oleh Ketua MPD serta Notaris tidak terperiksa dijadikan prioritas dalam pemeriksaan untuk tahun selanjutnya.

Actions (login required)

View Item