Pengawasan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA-BB) Di Kota Padang

Muhammad, Rudi Yohanes (2023) Pengawasan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA-BB) Di Kota Padang. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Pendahuluan) Pendahuluan.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Penutup) Peenutup_Kesimpulan.pdf - Published Version Download (918kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Skripsi Full) SKRIPSI_MUHAMMAD RUDI YOHANES_1610112109.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (13MB)

Abstract

Tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Demi tercapainya tujuan tersebut negara haruslah membuat norma hukum dan melakukan pengawasan disetiap bidang termasuk bidang ekonomi. Dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat menarik para investor dan wisatawan asing utnuk datang ke Indonesia. Disanalah pastinya mereka membutuhkan jasa penukaran uang atau valas agar bisa bertransaksi di Indonesia. Dari latar belakang tersebut terbentuklah Money Changer. Pada awalnya Money Changer hanya berada di bank. Dengan perkembangan ekonomi yang pesat pemerintah melalui Bank Indonesia membentuk peraturan mengenai lembaga bukan bank termasuk Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA-BB). KUPVABB diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing. Namun peraturan tersebut hanya mengatur KUPVA-BB yang berizin. Tidak adanya regulasi mengenai KUPVABB tidak berizin membuat para pelaku KUPVA-BB tidak berizin tidak tersentuh hukum, tidak bisa diawasi dan leluasa menjalankan usahanya yang menyebabkan kerugian bagi negara dengan tidak adanya pemasukan negara dari pajak penghasilan dari usaha tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah peraturan terhadap praktik KUPVA-BB? 2) Faktor apa saja yang menyebabkan banyaknya KUPVA-BB tidak berizin?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah pertama Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/20/PBI/2016 tentang KUPVA-BB mengatur mengenai penyelenggaraan, perizinan, larangan, pengawasan, pelaporan, hingga sanksi untuk KUPVA-BB yang memiliki izin dari Bank Indonesia. Faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya KUPVA-BB tidak berizin adalah salah satunya penyelenggara KUPVA-BB tidak berizin tidak ingin membayar pajak kepada negara, sehingga membuat kerugian untuk negara.

Actions (login required)

View Item