ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH (SMA/SMK) PROVINSI SUMATERA BARAT

Irfani, Lil Islami (2019) ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH (SMA/SMK) PROVINSI SUMATERA BARAT. Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (157kB) | Preview
Preview	Text (BAB 1) BAB 1.pdf - Published Version Download (213kB) | Preview
Preview	Text (BAB Akhir) BAB Akhir.pdf - Published Version Download (128kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (199kB) | Preview
	Text (Tesis Full Text) Tesis.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS pada aspek perencanaan, pelaksanaan dan monitoring atau evaluasi dana BOS padatingkat SMA/SMK di Provinsi Sumatera Barat setelah adanya peralihan kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi. Dengan demikian diharapkan potensi permasalahan dapat terlihat secara jelas untuk kemudian diberikan solusi yang dapat dilakukan. Populasi dalam penelitian ini adalah SMA/SMK negeri yang berada di bawah kewenangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat memiliki 537 sekolah satuan pendidikan tingkat menengah yang terdiri dari 325 SMA dan 212 SMK yang tersebar di 19 kabupaten/kota. Pada penelitian tahap awal ini peneliti memilih beberapa SMA/SMK negeri yang berada di Kota Padang dan Bukittinggi sebagai sampel. Padang dan Bukittinggi dipilih karena merupakan kota besar dan maju dalam hal pendidikan. Kriteria SMA/SMK yang dipilih pada penelitian ini didasari oleh kategori sekolah baik, sedang dan buruk pada masing-masing daerah. Sekolah yang dimaksud untuk kota Padang: SMA 1, SMA 9, SMA 16 dan SMK 9. Untuk kota Bukittinggi: SMA 1, SMA 5, SMA 4 dan SMK 1. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peralihan kewenangan yang disertai dengan perubahan belanja hibah menjadi belanja langsung dana BOS telah mengubah bentuk pertanggungjawaban dana BOS di SMA/SMK negeri di Provinsi Sumatera Barat. Pihak sekolah tidak merasa keberatan karena perubahan ini mendorong pengelolaan dana BOS SMA/SMK yang lebih baik di masa yang akan datang. Keyword : Dana BOS, pertanggungjawaban, peralihan kewenangan, belanja langsung, belanja hibah.

Actions (login required)

View Item