FUNGSI BADAN PENGAWAS KEJAKSAAN DALAM SISTEM PENGAWASAN DI KEJAKSAAN BERDASARKAN PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR PER-015/A/JA/07/2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR PER-022/A/JA/03/2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGAWASAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

Annisa, Sry Devi BD (2019) FUNGSI BADAN PENGAWAS KEJAKSAAN DALAM SISTEM PENGAWASAN DI KEJAKSAAN BERDASARKAN PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR PER-015/A/JA/07/2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR PER-022/A/JA/03/2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGAWASAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (296kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) Bab I.pdf - Published Version Download (300kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV) Bab IV.pdf - Published Version Download (196kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (204kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skrispi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa Kejaksaan merupakan suatu lembaga yang berkedudukan, bertugas, berfungsi, serta berwenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, pelaksana putusan pengadilan telah memperoleh kekuaan hukum tetap, dan wewenang lain. Walaupun pada kenyataannya kejaksaan tidak pernah disebut dalam Undang Undang Dasar 1945, namun pada hakekatnya pengertian kejaksaan dan jaksa agung sebenarnya telah termasuk dalam ruang lingkup kekuasaan kehakiman Pasal 24 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana fungsi Jaksa Agung Muda Pengawasan dalam mengawasi kinerja Kejaksaan? 2. Apa kendala yang dihadapi oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan selama melakukan pengawasan?. Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan jenis pendekatan undang-undang, historis, dan konseptual. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut: dalam mekanisme pengawasan di Kejaksaan dilakukan melalui pengawasan melekat oleh pimpinan satuan kerja terhadap bawahannya dan pengawasan fungsional melalui pemeriksaan surat-surat serta inspeksi langsung ke berbagai unit Kejaksaan di tingkat pusat dan daerah. Banyak pelanggaran yang terjadi dikarenakan adanya rasa keengganan diantara para pegawai untuk melaporkan adanya penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh sesama pegawai, serta adanya dukungan kelompok atau dukungan di lingkungan kerja untuk melakukan pelanggaran, diiringi dengan faktor sanksi yang ringan karena masih adanya toleransi dalam pemberian sanksi.

Actions (login required)

View Item