Penerapan Perma No. 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang

RAHMA, NOVIYANTI (2019) Penerapan Perma No. 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang. Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (cover dan abstrak) Cover dan abstrak.pdf - Published Version Download (331kB) | Preview
Preview	Text (BAB I Pendahuluan) BAB I.pdf - Published Version Download (440kB) | Preview
Preview	Text (BAB IV Penutup) BAB IV.pdf - Published Version Download (127kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (124kB) | Preview
	Text (Tesis Full Text) tesis Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

PENERAPAN PERMA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI PADANG (Rahma Noviyanti, 1620112062, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, 123 halaman, 2019) ABSTRAK Tindak Pidana Korupsi di Indonesia saat ini telah menjadi kejahatan serius yang dilakukan secara sistematis dan berdampak luas dalam kehidupan masyarakat. Harta kekayaan negara yang seharusnya dimanfaatkan bagi pembangunan agar tercapai kesejahteraan kehidupan masyarakat, dipergunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadinya. Melalui instrumen UU Korupsi negara mengusahakan pemberantasan dan mengupayakan harta kekayaan negara yang telah di korupsi kembali ke tangan negara. Pengembalian harta kekayaan negara tersebut diupayakan dengan cara penerapan pidana tambahan berupa pembayaran pidana uang pengganti. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pembayaran uang pengganti Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma Uang Pengganti dalam rangka memberikan pemahaman yang sama kepada penegak hukum khususnya hakim dalam pembebanan Perma Uang Pengganti pada terdakwa korupsi. Permasalahan dalam tesis ini adalah: 1) bagaimanakah penerapan Perma Uang Pengganti dalam putusan hakim bagi terdakwa tindak pidana korupsi. 2) bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan pidana tambahan uang pengganti bagi terdakwa Tindak Pidana Korupsi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Tipe penelitiannya adalah deskriptif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa: 1. Belum semua Hakim menjatuhkan putusan pidana tambahan uang pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi berdasarkan pasal 1 Perma No. 5 tahun 2014, Hakim dengan independensinya menjatuhkan pidana pengganti yang bervariatif mulai dari hitungan bulanan, sehingga tujuan pengembalian kerugian keuangan negara akibat suatu Tindak Pidana Korupsi sulit dicapai, karena terdakwa akan lebih memilih untuk menjalankan hukuman subsidair. 2. Pertimbangan hakim dalam penerapan Perma No. 5 Tahun 2014 dipengaruhi oleh pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis sehingga mengakibatkan adanya disparitas hukuman pidana tambahan uang pengganti. Untuk perbaikan penegakan hukum di masa depan, Mahkamah Agung perlu mengadakan sosialisasi dan pelatihan kepada hakimnya agar hakim mempunyai pemahaman yang sama dalam penjatuhan pidana uang pengganti terhadap terdakwa Tindak Pidana Korupsi. Kata Kunci : Pidana Uang Pengganti, Korupsi, dan Perma Uang Pengganti. THE IMPLEMENTATION OF SUPREME COURT REGULATION NUMBER 5 OF 2014 ON THE ADDITIONAL PUNISHMENT OF SUBSTITUTE MONEY IN CRIMINAL ACT OF CORRUPTION IN DISTRICT COURT OF PADANG (Rahma Noviyanti, 1620112062, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, 123 halaman, 2019) ABSTRACT Corruption in Indonesia is currently a serious crime that is carried out systematically and has a broad impact on people's lives. State’s assets which should be used for development in order to benefit the society, are used for personal interests. Through the Corruption Law, the State tried to eradicate corruption and restore assets that have been corrupted. The restoration is endeavored by the application of additional punishment in the form of payment of substitute money. In order to optimize the implementation of the payment, the Supreme Court has issued a regulation of Substitute Money to provide the same understanding for the Law Enforcers, specifically Judges, in the imposition of the regulation on Defendants of Corruption. The problems in this Thesis are: 1) How is the implementation of Supreme Court Regulation on Substitute Money in the verdict to the defendants of corruption. 2) How the judges take consideration on deciding additional punishment of substitute money to the defendants of corruption. The method used in this research is sociological juridical method. The type of the research is descriptive by using primary data and secondary data. The results of the study revealed : 1. not all Judges have ruled out additional money in the Corruption Follow-up Act based on article 1 Perma No. 5 of 2014, Judges with the independence of varying penalties starting from the calculation, spending the state financial aid funds on the Corruption Crime Follow-up is difficult to ask, because the defendant would prefer to use the law on air. 2. Judge's Consideration in applying Perma No. 5 of 2014 concerning juridical considerations and non-judicial considerations. From those two parts it is discovered that in the verdict there are differences in understanding the basis of the punishment. To improve the law enforcement in the future, the Supreme Court needs to conduct socialization and training so that judges have the same understanding on the imposition of substitute money to the defendants of corruption. Keywords : Punishment of Substitute Money, Corruption, and Supreme Court Regulation on Substitute Money.

Actions (login required)

View Item