TINJAUAN YURIDIS TENTANG KESEPAKATAN ASEAN POLITICAL - SECUIRITY COMMUNITY DI KAWASAN ASIA TENGGARA

IZDIHARSYAH, AKBAR (2019) TINJAUAN YURIDIS TENTANG KESEPAKATAN ASEAN POLITICAL - SECUIRITY COMMUNITY DI KAWASAN ASIA TENGGARA. Diploma thesis, Universitas Andalas.

[img]
Preview
Text (Cover dan Abstrak)
Abstrak.pdf - Published Version

Download (413kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB 1 Pendahuluan)
BAB I.pdf - Published Version

Download (618kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB IV PENUTUP)
BAB 5.pdf - Published Version

Download (311kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf - Published Version

Download (280kB) | Preview
[img] Text (Skripsi Full Text)
Tugas Akhir Full Text.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (3MB)

Abstract

ASEAN Political – Security Community (APSC) adalah perjanjian negara - negara ASEAN untuk menjamin terpeliharanya perdamain di kawasan Asia Tenggara, terjalinnya kerja sama di bidang yang berkaitan dengan politik. Perjanjian ini menimbulkan kerancuan pada regulasi dan pengimpelementasiannya. Ini disebabkan karena negara anggota ASEAN mempunyai visi dan misi, serta aturan hukum yang berbeda dalam menangani isu – isu politik dan kemanan. Dari hal itu, permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana kerangka kerja, hambatan dan implementasi APSC di Indonesia dan bagaimana solusi terhadap hambaan yang ditemui dalam implementasi APSC di Indonesia. untuk menjawab pertanyaan tersebut metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan sumber data bertumpu pada data primer yaitu melalui wawancara dengan informan di lokasi penelitian. Sebagai data penujang digunakan data sekunder berupa perjanjian internasional dan instrument hukum lainnya. lokasi penelitian adalah pada kantor Sekretariat ASEAN di Jakarta dan Kantor Kementrian Luar Negeri. Diperoleh hasil bahwa kerangka kerja dari ASEAN Security – Community terbagi atas beberapa badan sektoral yang membawahi bidang tertentu melalui ASCO, AMM, SEANFWZ Commision, ADMM, ALAWMM, AMMTC, dan ARF. Tiap kesepakatan dari perundingan oleh badan – badan sektoral ini dijadikan sebagai dasar untuk tiap negara anggota ASEAN dalam merancang aturan hukum terkait dengan politik dan kemanan. Hambatan yang ditemukan yaitu kurangnya komitmen dari negara anggota ASEAN untuk melaksanakan perintah dari ASEAN Political – Security Community dan solusinya adalah anggota – anggota ASEAN harus lebih meningkatkan kerja sama di bidang politik dan keamanan. Kata Kunci : Tinjauan, Kesepakatan, ASEAN Political – Security Community, Asia Tenggara

Item Type: Thesis (Diploma)
Primary Supervisor: Prof. H. Firman Hasan, SH., LLM
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum
Depositing User: S1 Ilmu Hukum
Date Deposited: 22 May 2019 12:16
Last Modified: 22 May 2019 12:16
URI: http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/45129

Actions (login required)

View Item View Item