PENEGAKKAN HUKUM DALAM PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU TIDAK PIDANA PERJUDIAN (Studi Kasus Putusan Nomor : 24/PID.B/ 2012/PN.PP)

Jefri Hazra, Jefri Hazra (2019) PENEGAKKAN HUKUM DALAM PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU TIDAK PIDANA PERJUDIAN (Studi Kasus Putusan Nomor : 24/PID.B/ 2012/PN.PP). Other thesis, Program Magister Ilmu Hukum.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (186kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) Bab I.pdf - Published Version Download (319kB) | Preview
Preview	Text (Bab Akhir) Bab Akhir.pdf - Published Version Download (23kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (185kB) | Preview
	Text (Full Tesis) Full Tesis.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (971kB)

Abstract

PENEGAKKAN HUKUM DALAM PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU TIDAK PIDANA PERJUDIAN (Studi Kasus Putusan Nomor : 24/PID.B/2012/PN.PP) (Jefri Hazra, 1720112074, Magister Ilmu Hukum, Unand, 2019, 135 halaman) Komisi Pembimbing : Prof. Dr. Ismansyah, SH., MH. dan Dr. Fadillah Sabri, SH., MH ABSTRAK Pelaksanaan ketentuan Pasal 303 ayat (1) KUHP, secara empiris telah pernah dilaksanakan dalam putusan Nomor 24/PID.B/2012/PN.PP. Terdakwa bernama Giman panggil Dolok, Umur 60 tahun, Pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Pemuda Nomor 33 RT 01 Kelurahan Koto Panjang Kota Padang Panjang. Terdapat perbedaan antara ketentuan pidana dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP yaitu pidana penjara selama 10 tahun dengan putusan hakim yaitu pidana penjara selama 3 bulan dan 15 hari. Perbedaan antara ketentuan undang-undang dengan putusan hakim, merupakan permasalahan dalam penegakkan hukum. Rumusan Masalah : 1) Bagaimana penegakkan hukum dalam penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana perjudian pada Putusan Nomor : 24/PID.B/ 2012/PN.PP? 2) Bagaimana pembuktian tindak pidana perjudian terhadap pelaku perjudian oleh hakim dalam putusan Nomor : 24/PID.B/ 2012/PN.PP? Menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian bersifat deskriptif. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Cara mengumpulkan bahan hukum dilakukan dengan studi dokumen dan studi literatur/pustaka. Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Kesimpulan penelitian : 1) Penegakkan hukum dalam Putusan Nomor : 24/PID.B/ 2012/PN.PP telah telah tercapai dengan diterapkan ketentuan Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan Pasal tersebut diterapkan pada pelaku tindak pidana perjudian. Penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian dilaksanakan oleh hakim dalam Putusan Nomor : 24/PID.B/ 2012/PN.PP, hakim telah mempidana pelaku dengan cara yang telah ditentukan oleh undang-undang. Penegakkan hukum dengan tahapan-tahapan penegakkan hukum merupakan upaya untuk menjamin putusan Nomor : 24/PID.B/ 2012/PN.PP berkepastian secara hukum. 2) Pembuktian tindak pidana perjudian terhadap pelaku tindak pidana perjudian oleh hakim dalam putusan Nomor : 24/PID.B/ 2012/PN.PP dilakukan dengan menggunakan sistem pembuktian bedasarkan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana secara negatif. Proses pembuktian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan dakwaan dan tuntutan dari JPU, mempertimbangkan alat bukti, fakta persidangan, analisa yuridis terhadap Pasal yang didakwakan yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP. Hakim kemudian mengadili terdakwa Giman telah sah melakukan tindak pidana karena terdapat lebih dari 2 alat bukti yang sah mengenai tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh tedakwa. Berdasarkan hal itu, hakim meyakinkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Kata Kunci : Penegakkan Hukum, Pemidanaan, Pelaku, Tindak Pidana, Perjudian LAW ENFORCEMENT IN COMPLIANCE JAIL’S PUNISHMENT TO GAMBLING’S PLAYERS ACT CRIMINAL (Case Study of Decision Number: 24 / PID.B / 2012 / PN.PP) (Jefri Hazra, 1720112074, Master of Law, Unand, 2019, 135 pages) Advisory Commission: Prof. Dr. Ismansyah, SH., MH. and Dr. Fadillah Sabri, SH., MH ABSTRACT The implementation of the provisions of Article 303 paragraph (1) of the Criminal Code, empirically has been implemented in the decision Number 24 / PID.B / 2012 / PN.PP. The defendant named Giman called Dolok, 60 years old, entrepreneurial work, having his address at Jalan Pemuda Number 33 RT 01, Koto Panjang Village, Padang Panjang City. There is a difference between criminal provisions in Article 303 paragraph (1) of the Criminal Code, namely imprisonment for 10 years with a judge's decision, namely imprisonment for 3 months and 15 days. The difference between the provisions of the law and the judge's decision, is a problem in law enforcement. Problem Formulation: 1) How is law enforcement in imprisonment of criminal offenders against gambling in Decision Number: 24 / PID.B / 2012 / PN.PP? 2) How do you prove the crime of gambling against gambling perpetrators by the judge in the decision Number: 24 / PID.B / 2012 / PN.PP? Using a normative juridical approach. The research is descriptive analytical. Legal materials consist of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. How to collect legal material is done by studying documents and studying literature / literature. Analysis of legal materials is carried out using qualitative analysis methods. Research conclusions: 1) Law enforcement in Decision Number: 24 / PID.B / 2012 / PN.PP has been achieved by applying the provisions of Article 303 paragraph (1) of the Criminal Code (KUHP). The provisions of the Article are applied to gambling offenders. Law enforcement against perpetrators of gambling crimes is carried out by the judge in Decision Number: 24 / PID.B / 2012 / PN.PP, the judge has convicted the perpetrator in a manner determined by the Act. Law enforcement with the stages of law enforcement is an effort to guarantee the verdict Number: 24 / PID.B / 2012 / PN.PP with legal certainty. 2) Proof of criminal acts of gambling against the perpetrators of gambling crime by the judge in the decision Number: 24 / PID.B / 2012 / PN.PP carried out by using a system of verification based on the Criminal Procedure Code negatively. The verification process is carried out by considering the charges and demands of the Prosecutor, considering the evidence, the facts of the trial, the juridical analysis of the Article charged, namely Article 303 paragraph (1) 3rd of the Criminal Code. The judge then tried the defendant Giman had been legally committing a crime because there were more than 2 valid evidences regarding the crime of gambling committed by the accused. Based on this, the judge assured that the defendant had committed a gambling crime and dropped the criminal case against the defendant. Keywords: Law Enforcement, Criminalization, Actors, Crime, Gambling

Actions (login required)

View Item