PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH PADA AREA BEKAS RAMPASAN PEMERINTAH JEPANG DI NAGARI GADUT KABUPATEN AGAM

Gemala, Giana (2019) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH PADA AREA BEKAS RAMPASAN PEMERINTAH JEPANG DI NAGARI GADUT KABUPATEN AGAM. Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) COVER.pdf - Published Version Download (404kB) | Preview
Preview	Text (Bab I Pendahuluan) BAB I UPLOAD.pdf - Published Version Download (492kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV Penutup) BAB IV UPLOAD.pdf - Published Version Download (190kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA UPLOAD.pdf - Published Version Download (302kB) | Preview
	Text (Thesis full text) Tesis Gemala Giana full watermark.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Salah satu tujuan pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah agar tidak dapat dengan mudah diganggu oleh pihak lain. Dalam penelitian ini, pada akhir tahun 2013 TNI-AU mengklaim tanah yang berada di Nagari Gadut khususnya yang di wilayah Jorong PSB dan PGRM adalah tanah milik TNI-AU. Padahal masyarakat telah mempunyai sertipikat hak milik atas tanah tersebut. Dasar hukum TNI-AU mengklaim bahwa tanah tersebut milik TNI-AU adalah KSAP nomor 023/P/KSAP/50 Tanggal 25 Mei 1950 memutus¬kan semua lapangan terbang serta bangunan-bangunan serta alat-alat yang berada di lapangan menjadi milik AURI (TNI AU), Surat Edaran Mendagri Nomor H.20/5/7 Tanggal 9 Mei 1950 Tentang Penyelesaian Tanah-tanah yang Dahulu Diambil oleh Pemerintah Jepang, dan Surat Edaran Mendagri Nomor Agr.40/25/13 Tanggal 13 Mei 1953 Tentang Penyelesaian Tanah-tanah yang Dahulu Diambil oleh Pemerintah Jepang Serta Batas Waktu Penyelesaian Persoalan Tanah Tersebut Sampai Akhir Tahun 1953. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana proses pendaftaran tanah hak milik pada area bekas rampasan Pemerintah Jepang di Nagari Gadut (2) Bagaimana status tanah pada area bekas rampasan Pemerintah Jepang di Nagari Gadut Kabupaten Agam setelah adanya klaim dari TNI-AU (3) Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat hak milik atas tanah pada area bekas rampasan Pemerintah Jepang. Metode penelitian yang dilakukan adalah yuridis empiris dan penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah editing dan coding. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa, (1) proses pendaftaran tanah pada area bekas rampasan Pemerintah Jepang asal haknya dari konversi. Secara umum pendaftaran tanah yang asal haknya melalui konversi melalui dua tahapan kegiatan yaitu kegiatan di tingkat adat dan kegiatan di tingkat pemerintahan, (2) tanah bekas area rampasan Pemerintah Jepang di Nagari Gadut Kabupaten Agam berada dalam status quo setelah di klaim oleh TNI-AU, (3) selama belum ada putusan yang inkracht oleh pengadilan maka tanah tersebut tetap menjadi milik masyarakat, dan apabila tanah tersebut diperlukan oleh TNI-AU untuk kepentingan umum maka dapat melalui mekanisme pengadaan tanah. Kata kunci : Perlindungan Hukum, Pemblokiran, Sertipikat Hak Milik Legal Protection to Land Certificate Holders of Japan’s Former Occupied Lands in Nagari Gadut of Agam Regency Gemala Giana S.H, 1620122013, Graduate Program of Notary at the Faculty of Law, Andalas University, p. 85, 2019 ABSTRACT One of the purposes of land registration is to provide legal status and legal protection for the certificate holders against another party’s claim. This study focused on investigating the land claim made by the Indonesian Air Force at the end of 2013 upon a land area in the Jorong region of PSB and PGRM. Meanwhile, the community in those areas had had the legal certificate of the land ownership The legal basis of the Air Force claims is KSAP number 023 / P / KSAP / 50 on May 25, 1950 stating that all airfields and buildings, equipments in the field to belong to the Air Force (TNI AU), the letter of the Minister of Home Affairs Number H.20 / 5/7 dated May 9, 1950 concerning the settlement of land colonized by Japan, and letter of Minister of Home Affairs Number Agr.40 / 25/13 May 13, 1953 concerning land settlement colonized by Japan as well as the deadline for resolving the land dispute until the end of 1953. The focus of this study is formulated in these following questions(1) How is the process of registering land ownership in former Japan’s former occupied land in Gadut Nagari (2) Why were the land administration in that area banned by the Agam Regency Land Office (3) What is the legal protection for holders of land ownership certificates in that area. The research method used was empirical juridical and this research was descriptive analytical. Data collection techniques were carried out through document studies and interviews. The data processing technique used was editing and coding. Based on the results of the study, it was concluded that, (1) the process of land registration upon the Japan‘s former occupied land were for conversion right. In general, land registration originates from conversion right through two stages of activities in the level of local wisdom and government, (2) the administration banning were done by the Agam Regency Land Office upon the land due to the demand from Indonesia Air Force, (3) the land still belonged to the community as it had had no legal verdict of inkracht from the court and if the land was required by the Air Force for the public interest, it could be through a land acquisition mechanism. Keywords: Legal Protection, Banning, Certificate of Property

Actions (login required)

View Item