PELAKSANAAN KEWENANGAN JAKSA SEBAGAI JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA NO. 30/Pdt.G/2015/PN.Pdg

Stefani, Stefani (2019) PELAKSANAAN KEWENANGAN JAKSA SEBAGAI JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA NO. 30/Pdt.G/2015/PN.Pdg. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (214kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) Bab I.pdf - Published Version Download (376kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV) Bab IV.pdf - Published Version Download (197kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (197kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Indonesia telah menyatakan bahwa Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Padang sudah melaksanakan peranannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk perkara perdata ini, Kejaksaan Negeri Padang sebagai penggugat belum bisa mengupayakan pengembalian uang pengganti kepada Negara. Dalam penulisan ini, penulis mencoba menjelaskan bagaimana Pelaksanaan Kewenangan Jaksa sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam proses penyelesain perkara perdata no. 30/Pdt.G/2015/PN.Pdg. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana pelaksanaan kewenangan Jaksa sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian perkara perdata No.30/Pdt.G/2015/PN.Pdg pada sidang di Pengadilan Negeri Padang 2). Apakah hambatan yang ditemui Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian perkara perdata No.30/Pdt.G/2015/PN.Pdg pada sidang di Pengadilan Negeri Padang 3). Bagaimanakah solusi terhadap hambatan yang ditemui Jaksa dalam menangani perkara perdata No.30/Pdt.G/2015.PN.Pdg pada sidang di Pengadilan Negeri Padang. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Hal-hal yang ditemukan dalam penelitian ini adalah bahwa Jaksa Pengacara Negara sudah menjalankan kewenangannya di bidang perdata, namun pelaksanaannya belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hambatan yang ditemui Jaksa dalam melaksanakan tugas, seperti: Belum ada pengaturan mengenai penggantian hukuman uang pengganti ke pidana penjara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, Koordinasi antara penegak hukum tidak berjalan dengan baik, Identitas tergugat tidak dapat ditemukan, Putusan verstek yang diberikan oleh majelis hakim, Upaya pengembalian uang Negara belum bisa diupayakan. Di samping adanya hambatan yang ditemui Jaksa sebagai Penggugat dalam kasus ini, Jaksa Pengacara Negara juga memberikan solusi-solusi terhadap hambatan-hambatan yang ada. Diantaranya: Melakukan koordinasi yang baik antara penegak hukum lainnya, Melacak keberadaan Tergugat sampai ditemukan, Bertindak tegas dalam hal eksekusi sita jaminan, Bertindak cepat dalam penanganan perkara perdata selanjutnya. Kata Kunci : Pelaksanaan Kewenangan, Jaksa Pengacara Negara dan Perkara Perdata.

Actions (login required)

View Item