KOMUNIKASI POLITIK PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN DALAM PEMEKARAN 43 NAGARI DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Noval, Prasetyo (2019) KOMUNIKASI POLITIK PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN DALAM PEMEKARAN 43 NAGARI DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover+Abstrak) COVER+ABSTRAK.pdf - Published Version Download (87kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (218kB)
	Text (BAB VI) BAB VI.pdf - Published Version Download (58kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (133kB)
	Text (SKRIPSI NOVAL FULL TEXT) SKRIPSI FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Noval Prasetyo, No.BP. 1310832001, Komunikasi Politik Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam Pemekaran 43 Nagari di Kabupaten Padang Pariaman, Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, 2019, Dibimbing oleh: Dr. Aidinil Zetra, M.A. Skripsi ini terdiri dari 133 halaman dengan 7 buku teori, 4 buku metode, 4 jurnal, dan 8 dokumen. Penelitian ini mengkaji tentang komunikasi politik yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam pemekaran 43 Nagari, disaat keluarnya Moratorium Pemekaran dari Menteri Dalam Negeri. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis unsur-unsur dan bentuk-bentuk komunikasi politik Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam pemekaran 43 Nagari. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, dengan pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Data penelitian dianalisis menggunakan analisis etik dan emik, kemudian data ditriangulasikan menggunakan metode triangulasi pakar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, proses komunikasi politik yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melibatkan aktor-aktor komunikator politik yakni pejabat Bagian Pemerintahan Nagari, dan Bagian Hukum dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Pemekaran 43 Nagari sebagai pesan politik. Komunikasi interpersonal, organisasi, dan kelompok sebagai media politik. Masyarakat dan tokoh Nagari, Pemerintahan Nagari, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, serta pejabat Kementerian Dalam Negeri sebagai komunikan politik. Penangguhan, penolakan, dan pengesahan sebagai efek politik. Retorika, hubungan masyarakat, kampanye politik dan lobbi politik sebagai bentuk-bentuk komunikasi politik yang signifikan digunakan dalam pemekaran 43 Nagari, berhasil mempengaruhi komunikan politik meski sebelumnya terhalang dengan moratorium pemekaran yang telah dikeluarkan. Kata Kunci: Komunikasi Politik, Moratorium Pemekaran, Pemekaran Nagari.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Primary Supervisor:	Dr. Aidinil Zetra, M. A
Subjects:	J Political Science > JA Political science (General)
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Politik
Depositing User:	s1 Ilmu politik
Date Deposited:	15 May 2019 14:52
Last Modified:	15 May 2019 14:52
URI:	http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/44505

Available Versions of this Item

• KOMUNIKASI POLITIK PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN DALAM PEMEKARAN 43 NAGARI DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN. (deposited UNSPECIFIED)
  • KOMUNIKASI POLITIK PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN DALAM PEMEKARAN 43 NAGARI DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN. (deposited 15 May 2019 14:52) [Currently Displayed]

Actions (login required)

View Item