ANALISIS YURIDIS DUALISME STATUS KELEMBAGAAN KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi tentang Putusan Mahkamah Konstisusi Nomor: 49/PUU-XI/2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017)

Putra, Bahri Primansyah (2019) ANALISIS YURIDIS DUALISME STATUS KELEMBAGAAN KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi tentang Putusan Mahkamah Konstisusi Nomor: 49/PUU-XI/2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017). Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (237kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) Bab I.pdf - Published Version Download (322kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV) Bab IV.pdf - Published Version Download (272kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (210kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Amandemen UUD 1945 menyebabkan banyaknya lahir lembaga negara baru yang bersifat penunjang berbentuk Komisi, Dewan, Badan, atau Otorita yang disebut sebagai lembaga negara independen yang salah satunya yaitu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK. Akan tetapi UUD 1945 tidak memberikan legitimasi hukum yang jelas kepada lembaga negara independen tersebut. Oleh karena itu dilakukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi untuk meminta tafsir mengenai status dan kedudukan komisi negara independen dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Yuridis Normatif. Data diperoleh dari studi kepustakaan melalui buku, peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi dan hasil wawancara dengan Kepala Biro Hukum dan Staff Biro Hukum KPK. Hasil penelitian menunjukan bahwa perihal status dan kedudukan KPK sudah berkali-kali diputus oleh Mahkamah Konstitusi tetapi terjadi perbedaan tafsir antara putusan Nomor 49/PUU-XI/2013 ditambah dengan lima putusan Mahkamah Konstitusi lainnya yang menempatkan KPK secara kelembagaan berada diluar kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif bahkan dalam putusan ini Mahkamah Konstitusi memberikan landasan konstitusional kepada KPK. Akan tetapi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang berbeda yaitu dengan menempatkan KPK termasuk dalam cabang kekuasaan eksekutif. Terjadinya dualisme dan inkonsistensi dari putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut terjadi karena faktor yuridis dan ditambah dengan faktor lain seperti faktor konseptual dan praktis dalam memutus suatu perkara pengujian undang-undang.

Actions (login required)

View Item