Hendrik, Ari Wibowo (2019) PEMBERIAN DAN PENGAWASAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH TERHADAP BADAN USAHA SWASTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2017. Diploma thesis, Universitas Andalas.
|
Text (Cover dan Abstrak)
Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (212kB) | Preview |
|
|
Text (Bab I)
Bab I.pdf - Published Version Download (435kB) | Preview |
|
|
Text (Bab IV)
Bab IV.pdf - Published Version Download (197kB) | Preview |
|
|
Text (Daftar Pustaka)
DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (208kB) | Preview |
|
Text (Skripsi Full Text)
Skrpsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
ABSTRAK Pesatnya pembangunan dan laju pertumbuhan penduduk menimbulkan persoalan pada pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Salah satu upaya mewujudkan kemakmuran rakyat adalah dengan pemanfaatan kekayaan alam yang tersedia, termasuk air tanah. Air tanah memegang peranan penting dalam penyediaan kebutuhan air baku, industri, dan usaha perkotaan. Pemanfaatan air tanah dilaksanakan oleh pemerintah daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah. Pengambilan air tanah secara tidak terkontrol menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitas air tanah secara signifikan. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana proses pemberian Izin Pengusahaan Air Tanah terhadap badan usaha swasta berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2017 ? 2). Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait berkaitan dengan pemberian Izin Pengusahaan Air Tanah di Provinsi Sumatera Barat ? Dalam penulisan skripsi ini metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dengan Kasi Pengusahaan Air Tanah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan, studi dokumen yang diperoleh dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat. Dari hasil penelitian yang dilakukan didapati hasil bahwa proses perizinan air tanah sudah sesuai dengan perda yang ada. Sedangkan pengawasan sudah dilakukan namun belum maksimal. Kendala yang ditemukan diantaranya kurangnya kesadaran, kurangnya regulasi, tidak maksimalnya jumlah data, serta keterbatasan anggaran. Oleh karena itu penulis memiliki beberapa saran yaitu perlu segera dibentuk peraturan tentang air tanah secara sistematis serta peraturan teknis tentang pengawasan, peningkatan pengawasan, pemberharuan data, serta komitmen bersama dalam mengawasi perusahaan yang tidak memiliki izin.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Primary Supervisor: | Sri Arnetti, S.H., M.H |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum |
Depositing User: | S1 Ilmu Hukum |
Date Deposited: | 10 May 2019 15:01 |
Last Modified: | 10 May 2019 15:01 |
URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/44448 |
Actions (login required)
View Item |