URGENSI RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL TENTANG PENGUNGSI DALAM MEMBERIKAN JAMINAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI PENGUNGSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Fauzan, Helmi Hasibuan (2019) URGENSI RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL TENTANG PENGUNGSI DALAM MEMBERIKAN JAMINAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI PENGUNGSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (225kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) Bab I.pdf - Published Version Download (448kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV) Bab IV.pdf - Published Version Download (204kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (332kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar konstitusi negara merupakan dasar pembentukan peraturan. Undang-Undang Dasar terbentuk atas persetujuan bersama bangsa Indonesia yang dirumuskan menjadi satu kesatuan. Adanya amanat dalam Undang-Undang Dasar untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia kepada setiap individu adalah merupakan kewajiban pemerintah. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi harus mematuhi segala ketentuan yang dimuat di dalam konstitusi negara. Indonesia memiliki sifat politik luar negeri bebas dan aktif.. Dalam perannya sebagai negara transit, Indonesia memiliki peraturan yang mengatur mengenai penanganan pengungsi yang ada yakni Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri. Indonesia selama ini hanya berperan sebagai negara persinggahan bagi para pengungsi yang akan melanjutkan perjalanannya ke negara ketiga. Indonesia tidak menerima pengungsi untuk menetap tinggal di negaranya selamanya, hal ini dikarenakan Indonesia terkendala peratifikasian Konvensi dan Protokol Internasional mengenai Status Pengungsi. Sebenarnya Indonesia telah memiliki beberapa peraturan yang memungkinkan Indonesia untuk meratifikasi konvensi dan protokol internasional tesebut. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif penulis memiliki dua rumusan masalah yang ingin dibahas yakni mengenai 1) Bagaimana upaya pemerintah dalam penanganan pengungsi di Indonesia, 2) Bagaimana urgensi sehingga pemerintah harus meratifikasi perjanjian dan protokol internasional tersebut. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, memang sudah seharusnya Indonesia sudah meratifikasi konvensi dan protokol internasional mengenai status pengungsi tersebut guna mendukung terwujudnya perlindungan bagi setiap manusia yang berada di wilayah Negara Indonesia, dan adanya ketidaksesuaian antara amanat dalam Perpres yang ada dengan apa yang menjadi hak dasar bagi pengungsi dikhawatirkan dapat menjadi dampak negatif bagi citra bangsa Indonesia di mata dunia internasional ke depannya.

Actions (login required)

View Item