PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KAWASAN PERKOTAAN OLEH PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

Marcellina, Siti Nabila (2019) PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KAWASAN PERKOTAAN OLEH PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (158kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) Bab I.pdf - Published Version Download (349kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV) Bab IV.pdf - Published Version Download (117kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (199kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan menjadi hal yang sangat penting sekarang ini. Di kawasan perkotaan ruang terbuka hijau memegang peranan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam beraktivitas sekaligus mendatangkan dan mengendalikan kenyamanan serta keserasian estetika kota. Kondisi ruang terbuka hijau di DKI Jakarta 2018 baru mencapai 7,56%, padahal sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, kawasan perkotaan harus mempunyai ruang terbuka hijau minimal 30% yang terdiri 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Pemerintah dalam menyediakan RTH, apa saja kendala yang dihadapi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyediakan RTH dan upaya pemerintah untuk mengatasinya. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Cipta karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Kehutanan DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis (empiris). Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data diperoleh dengan cara wawancara dengan Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang Kota Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta serta Dinas Kehutanan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa ruang terbuka hijau di DKI Jakarta masih belum tercapai 30% hal tersebut karena ada beberapa faktor yang menghambat proses penyediaan RTH yaitu faktor keterbatasan lahan, faktor keterbatasan anggaran, faktor lemahnya pengawasan serta kurangnya pastisipasi dari masyarakat. Banyak upaya yang telah dilakukan untuk memenuhi RTH di kawasan perkotaan, namun hal tersebut masih jauh dari ideal.

Actions (login required)

View Item