PELAKSANAAN PERKAWINAN BERDASARKAN HUKUM ADAT DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI KECAMATAN SIPORA UTARA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Siva, Syavana Irwanto (2019) PELAKSANAAN PERKAWINAN BERDASARKAN HUKUM ADAT DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI KECAMATAN SIPORA UTARA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (279kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) Bab I.pdf - Published Version Download (517kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV) Bab IV.pdf - Published Version Download (199kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (249kB) | Preview
	Text (Sripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut hukum adat, perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat karena perkawinan akan dibawa sampai “kaken-kaken ninen-ninen” atau kakek-kakek nenek-nenek. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perkawinan menurut hukum adat di Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai dan bagaimana perbandingan pelaksanaan perkawinan menurut hukum adat kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca tentang bagaimana pelaksanaan adat perkawinan di Mentawai dan untuk mengetahui apakah pelaksanaan adat perkawinan di Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu pendekatan yang menekankan pada praktek di lapangan dan dikaitkan pada aspek hukum yang berlaku tentang pelaksanaan perkawinan di Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan perkawinan berdasarkan hukum adat kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai ada lima tahap yaitu 1)Menemukan Pasangan 2)Persiapan 3)Tunangan 4) Masa Tunggu 5)Pesta Adat. Sistem perkawinan yang digunakan adalah eksogami, yaitu dalam melakukan perkawinan orang diharuskan kawin dengan orang di luar suku keluarganya. Pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai masih belum efektif, karena masih terdapat pasal yang belum terlaksana sepenuhnya yaitu pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan. Dari data tiga tahun terakhir yaitu tahun 2015, 2016 dan 2017 lebih banyak pasangan yang belum mempunyai akta perkawinan dibandingkan dengan pasangan yang telah mempunyai akta perkawinan. Ini disebabkan karena berbagai faktor yaitu: 1) terkendala dalam pengurusan berkas, 2) married by accident, 3) tidak mempunyai akta cerai, 4) aparat yang belum sidang dan 5) jarak tempuh yang jauh, sehingga perlu dilakukan penyuluhan terkait pentingnya pencatatan perkawinan terhadap masyarakat di Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Actions (login required)

View Item