PENERAPAN PERMA NOMOR 2 TAHUN 2015 DALAM PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA PADA PENGADILAN NEGERI DI SUMATERA BARAT

Silvia, Rosa (2019) PENERAPAN PERMA NOMOR 2 TAHUN 2015 DALAM PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA PADA PENGADILAN NEGERI DI SUMATERA BARAT. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (211kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) Bab I.pdf - Published Version Download (374kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV) Bab IV.pdf - Published Version Download (260kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (322kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana ini terbit untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai dengan asas peradilan sederhana,cepat dan biaya ringan serta tujuannya untuk mengurangi volume perkara pada Mahkamah Agung karena begitu banyaknya kasus perjanjian kredit antara bank dengan nasabah,yang mana dalam perjanjian kredit tersebut nasabah tidak melaksanakan kewajibannya yang disebut ingkar janji atau wanprestasi.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Perma Nomor 2 Tahun 2015 dalam penyelesaian gugatan sederhana pada Pengadilan Negeri di Sumatera Barat.Selanjutnya untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam penyelesaian gugatan sederhana pada Pengadilan Negeri di Sumatera Barat.Metode yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah yuridis empiris dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara sedangkan analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.Hasil penelitian penulis menunjukan bahwa Pengadilan Negeri di Sumatera Barat yaitu Pengadilan Negeri Padang sudah menerapkan Perma Nomor 2 Tahun 2015 sedangkan Pengadilan Negeri Painan dan Pengadilan Negeri Solok belum menerapkan Perma Nomor 2 Tahun 2015 dalam penyelesaian gugatan sederhana.Hal ini dapat dilihat bahwa Hakim Pengadilan Negeri Painan adanya ketidaksesuaian dengan Pasal 25 ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2015 sedangkan Hakim Pengadilan Negeri Solok adanya ketidaksesuain dengan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2015 dalam penyelesaian gugatan sederhana.

Actions (login required)

View Item