Pengaturan Sanksi Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Kebijakan Perundang-Undangan Di Indonesia

Yelli, Nelvia (2019) Pengaturan Sanksi Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Kebijakan Perundang-Undangan Di Indonesia. Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (57kB) | Preview
Preview	Text (Bab I Pendahulan) BAB I.pdf - Published Version Download (316kB) | Preview
Preview	Text (Bab V Penutup) BAB V.pdf - Published Version Download (40kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (97kB) | Preview
	Text (Tesis Full) TESIS FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

PENGATURAN SANKSI TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM KEBIJAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA (Yelli Nelvia, 1620112057, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2019) ABSTRAK Salah satu persoalan yang menjadi perhatian pemerintah, para pakar dan masyarakat adalah kasus-kasus tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak di bawah umur. Tindak kekerasan merupakan permasalahan yang cukup kompleks dan merupakan ancaman nyata, baik fisik, verbal maupun emosional yang menyebabkan dampak negatif yang serius bagi korban maupun lingkungan sosialnya. Kekerasan terhadap anak dijumpai dalam berbagai ranah kehidupan. Kecenderungan terjadinya kasus-kasus kekerasan terhadap anak dari tahun ke tahun menunjukkan gejala peningkatan. Di Indonesia sudah cukup banyak pengaturan terhadap hak anak baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun kebijakan lainnya. Adapun Permasalahan penelitian ini adalah Bagaimanakah pengaturan sanksi tindak kekerasan seksual terhadap anak dalam kebijakan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia? Bagaimanakah pengaturan tentang sanksi pidana tindak kekerasan seksual terhadap anak dalam kebijakan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana? Penelitian ini penelitian yuridis normatif yaitu menggunakan pendekatan undang-undang yang dilakukan terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga Rancangan KUHP tahun 2015 yang menyangkut kekerasan seksual terhadap anak. Hasil penelitian menunjukan bahwa berbagai peraturan perundang-undangan yang belaku telah memberikan pengaturan secara terperinci tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak termasuk pemberian sanksi bagi pelaku telah diatur secara tegas. Adanya ancaman kebiri bagi pelaku tindak pidana yang termuat dalam undang-undang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 diharapkan dapat menekan angka kejahatan terhadap pelaku, dan diharapkan tidak ada pedofila lagi yang berkeliaran di Indonesia. Sementara dalam Rancangan KUHP tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak digabung ke dalam bab Kesusilaan, tidak diatur terpisah dan ancaman yang diberikan juga belum maksimal seperti ancaman pidana yang ada di dalam undang-undang perlindungan anak. Diharapkan ada perubahan dalam Rancangan KUHP agar memisahkan antara delik kesusilaan dengan perlindungan anak dan juga ancaman pidana yang diberikan diperberat lagi. Kata Kunci: Sanksi, Kekerasan Seksual, Anak, Kebijakan Perundang-undangan

Actions (login required)

View Item