IMPLIKASI DISPARITAS PEMIDANAAN TERHADAP KEPASTIAN HUKUM DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Andre, Abraham (2018) IMPLIKASI DISPARITAS PEMIDANAAN TERHADAP KEPASTIAN HUKUM DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI. Doctoral thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Preview	Text (cover dan abtrak) cover dan abstrak.pdf - Published Version Download (229kB) | Preview
Preview	Text (BAB 1 PENDAHULUAN) BAB I PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (777kB) | Preview
Preview	Text (BAB V PENUTUP) BAB V PENUTUP.pdf - Published Version Download (146kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (310kB) | Preview
	Text (DISERTASI FULL) ANDRE ABRAHAM FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Dalam sistem peradilan pidana terpadu, hakim mempunyai peranan penting untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan. Namun dalam penjatuhan pidana sering terjadi penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan, yang disebut disparitas pemidanaan. Disparitas pemidanaan akan menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat, pelaku, korban dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam penegakan hukum dan berakibat sangat subyektif dalam memaknai “keadilan”, sehingga dikhawatirkan muncul sikap skeptis terhadap kinerja aparat penegak hukum serta penghargaan orang terhadap hukum menjadi rendah. Apabila penegak hukum berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, disparitas pemidanaan dapat diminimalisir, namun dalam praktek peradilan sangatlah sulit untuk menerapkan prinsip kepastian hukum secara murni karena karakter kejahatan yang berbeda-beda tidak bisa dijatuhi hukuman yang sama. Praktek penegakan hukum selanjutnya akan lebih mengedepankan rasa keadilan yang hal ini kemudian menimbulkan masalah baru karena rasa keadilan dari setiap hakim sebagai penentu pidana berbeda-beda. Pertanyaan yang muncul adalah (i) bagaimana pengaruh dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum terhadap disparitas pemidanaan perkara korupsi; (ii) mengapa terjadi disparitas dalam pemidanaan perkara korupsi; dan (iii) bagaimana cara meminimalisir terjadinya disparitas pemidanaan. Untuk menjawab pertanyaan ini diperlukan metode penelitian yuridis normatif yang mengutamakan riset pustaka yang relevan dengan cara menghimpun data sekunder. Data sekunder diperoleh dari penelitian terhadap buku-buku yang memuat norma-norma hukum positif, asas-asas dan prinsip-prinsip hukum yang dianalisa dengan menggunakan doktrin-doktrin dan teori-teori hukum yang relevan. Selain itu dilakukan juga analisa terhadap kasus yang sudah diputus di pengadilan dengan didukung penelitian lapangan dengan cara mewawancarai beberapa praktisi hukum. Dari penelitian ini akan diperoleh jawaban bahwa penyebab disparitas adalah disebabkan beberapa faktor antara lain perbedaan rasa keadilan, perbedaan filosofi pemidanaan, eksistensi diskresi hakim, prinsip kebebasan peradilan (judicial independence), dan fungsi Mahkamah Agung yang tidak konsisten dengan kewenangannya sebagai judex jurist. Eksistensi faktor penyebab disparitas pemidanaan ini seharusnya dapat diminimalisir dengan penyeragaman filosofi pemidanaan dan dibuatnya suatu pedoman pemidanaan yang berlaku bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Selain itu diharapkan agar Mahkamah Agung konsisten dengan fungsinya sebagai judex jurist. Kata kunci : disparitas pemidanaan, putusan pengadilan dan pedoman pemidanaan. IMPLICATION OF SENTENCING DISPARITY AGAINST LEGAL CERTAINTY IN THE JUDGMENT OF CORRUPTION CASE Andre Abraham, 1630112011, Doctoral Program of Law Science, Faculty of Law Andalas University Abstract Within integrated criminal justice system, judge has important role to impose sentence against perpetrators. However, it is often different sentence has been applied against same offence or against offences of comparable seriousness, namely as disparity in sentencing. Disparity in sentencing will affect pros and cons to society, perpetrators, victims and other kind of group who has interest in enforcing the law and causing subjectivity in defining “justice”. With regards to that matter, it is worried that people will be skeptic to law enforcement agency’s performance and moreover will lower people’s appreciation against the law. Whenever law enforcement apparatus hold tightly on legal certainty principal, disparity in sentencing could be minimized. But practically speaking, it is very difficult to purely apply legal certainty principal due to various character of crime effecting no similar sentence can be imposed. Law enforcement practice moreover will put forward the sense of justice, which in this case will create new problem because this kind of sense will be so much different from each judge in sentencing. Questions arise are i) how indictments and punishment proposals filed by public prosecutor could influence sentencing disparity in corruption cases; (ii) why does sentencing disparity occur in corruption case; and (iii) how to minimize sentencing disparity in corruption cases. In order to answer questions arose as abovementioned, it is necessary to do normative juridical research method optimizing relevant library research by collecting secondary data. Secondary data is gained from research against books containing positive law norms, law principals, law foundations which all will be analyzed by using relevant doctrines and theories of law. Besides, analysis will be conducted against cases that already become verdict in court of law supported with field research by interviewing some practitioners in law. From this research will be obtained answer and revelation that disparity in sentencing is caused by some factors, among others, differences of sense of justice, differences of sentencing philosophy, existence of judge’s discretion, judicial independence principal, and Supreme Court inconsistent function according to its authority as judex jurist. The existence of these factors resulting disparity in sentencing should be minimized by some efforts, among others, by harmonizing sentencing philosophy and establishing certain sentencing guidelines for judges. Other than that, it is hopefully that Supreme Court can apply its function consistently and properly as judex jurist. Keyword : disparity in sentencing, court decision and sentencing guidelines

Actions (login required)

View Item