ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN BENDAHARA PEMERINTAH DALAM PENYETORAN PAJAK (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Kerinci)

Ismilizar, Ahmad (2016) ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN BENDAHARA PEMERINTAH DALAM PENYETORAN PAJAK (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Kerinci). Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Abstrak) ABSTRAK.pdf - Published Version Download (108kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (152kB) | Preview
Preview	Text (BAB V) BAB V.pdf - Published Version Download (141kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) daftar pustaka.pdf - Published Version Download (141kB) | Preview
	Text (Tesis Full Text) Ismilizar Ahmad.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Salah satu faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak adalah masih kurangnya kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya hanya meneliti kepatuhan wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini meneliti tingkat kepatuhan wajib pajak bendahara pemerintah dalam penyetoran pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan bendahara dalam penyetoran pajak. Penelitian ini dilakukan pada satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Kerinci. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan bendahara pemerintah dalam penyetoran pajak bervariasi untuk setiap jenis pajak. Untuk jenis pajak PPN tingkat kepatuhannya sebesar 83%, pajak PPh pasal 21 sebesar 62,5%, pajak PPh pasal 22 adalah 0% dan pajak PPh pasal 23 sebesar 82,7%. Tingkat kepatuhan belum menunjukkan 100% karena penyetoran dilakukan melewati batas waktu penyetoran. Sedangkan tingkat kepatuhan dalam pelaporan pajak 0 atau tidak pernah melaporkan pajak yang telah disetorkan sebelumnya. Berdasarkan hasil telaah dokumen, observasi dan wawancara dengan bendahara faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan dalam penyetoran dan pelaporan pajak yaitu (1) penyetoran pajak dilakukan mendekati hari pertanggungjawaban uang persediaan. (2) tidak ada sanksi atas keterlambatan penyetoran pajak. (3) beban dan volume pekerjaan bendahara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memakan waktu yang banyak sehingga terlambat dalam penyetoran pajak. (4) tidak ada sanksi atas tidak dilaporkannya pelaporan pajak. (5) kurangnya pemahaman bendahara dalam pelaporan pajak. Kata kunci : Kepatuhan Pajak, Bendahara.

Actions (login required)

View Item