Penerapan Prinsip Keseimbangan Pada Perjanjian Baku Dalam Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital (Digital Banking) Oleh Bank Umum (Studi Pada Pt. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat)

Hafiz, Aulia (2019) Penerapan Prinsip Keseimbangan Pada Perjanjian Baku Dalam Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital (Digital Banking) Oleh Bank Umum (Studi Pada Pt. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat). Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (CDover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (323kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (413kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV) BAB IV.pdf - Published Version Download (200kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR KEPUSTAKAAN.pdf - Published Version Download (275kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Prinsip keseimbangan merupakan hal yang sangat penting di dalam penyelenggaraan layanan perbankan digital (digital banking) yaitu pada Mobile Banking dan Nagari Cash Management (NCM) terutama pada perjanjian baku dalam hal aktivasi layanan perbankan digital yang diselenggarakan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari), hal ini diakibatkan karena kedudukan pihak Bank dengan nasabah dalam perjanjian baku cenderung selalu tidak seimbang.Walaupun demikian, melihat kondisi tersebut agar pihak Bank tidak semena-mena terhadap nasabah, maka ketentuan pencantuman klausula baku pada perjanjian baku ini telah diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 22 Ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme dan prosedur mendapatkan layanan Mobile Banking dan Nagari Cash Management (NCM) serta untuk mengetahui penerapan prinsip keseimbangan dalam penyelenggaran layanan perbankan digital (digital banking) pada Mobile Banking dan Nagari Cash Management (NCM). Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data diperoleh dengan cara studi dokumen dan wawancara dengan karyawan/ pimpinan PT. Bank Nagari yang mengetahui dan memahami permasalahan yang akan dikaji oleh penulis. Dari hasil penelitian diketahui bahwa ukuran prinsip keseimbangan yaitu dimaksudkan untuk menselaraskan pranata-pranata hukum dan asas-asas pokok hukum perjanjian yang dikenal dalam hukum perdata, hal ini bertujuan agar kedua belah pihak di dalam suatu perjanjian tidak saling dirugikan. Kendati demikian, jika ditelusuri lebih dalam masih ditemui beberapa klausula-klausula baku pada perjanjian aktivasi layanan Mobile Banking dan Nagari Cash Management (NCM) yang bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 22 Ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Kata Kunci :Prinsip Keseimbangan, Perjanjian Baku, Layanan Perbankan Digital (Digital Banking), Mobile Banking, Nagari Cash Management (NCM).

Actions (login required)

View Item