POLITIK HUKUM KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP PENENTUAN HARGA PASAR GAMBIR (Studi Perbandingan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Di Provinsi Sumatera Barat)

Oktaf, Vi Ando (2019) POLITIK HUKUM KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP PENENTUAN HARGA PASAR GAMBIR (Studi Perbandingan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Di Provinsi Sumatera Barat). Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstract) COVER dan abstrackb.pdf - Published Version Download (245kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB Ib.pdf - Published Version Download (373kB) | Preview
Preview	Text (BAB IV) BAB IVb.pdf - Published Version Download (213kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKAb.pdf - Published Version Download (328kB) | Preview
	Text (SKRIPSI FULL TEXT) skripsi full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang pengaturan dan kedudukan komoditas gambir dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan bertujuan untuk meneliti arah dan kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terhadap Pengaturan Harga Gambir, dan apa saja kendala dan upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam proses pembentukan kebijakan penetapan harga komoditi gambir yang akan dibandingkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Sumatera Barat. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan konseptual, yurudis, deskriptif yang penerapannya disesuaikan dengan kebutuhan. Dengan menggunakan beragam teori yang digagas oleh beberapa ahli ketatanegaraan tentang pemerintahan daerah dan sosial ekonomi pertanian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seharusnya pemerintah daerah harus membentuk peraturan perundang-undangan terkait tentang penentuan harga gambir berdasarkan asas otonomi yang diakui dan memiliki kewenangan sendiri dalam mengatur daerahnya dengan jalan membentuk suatu industri pengolahan gambir yang memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam bertataniaga gambir. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa komoditas gambir belum memiliki suatu kerangka acuan secara eksplisit, hanya sebatas perencanaan yang dituangkan dalam rencana induk pengembangan industri nasional dan rencana pengembangan jangka panjang dan menengah daerah provinsi sumatera barat.

Actions (login required)

View Item