HARMONISASI PRINSIP COMMON BUT DIFFERENTIATED RESPONSIBILITY SEBAGAI NORMA HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP HUKUM NASIONAL BAGI PERLINDUNGAN SISTEM IKLIM DUNIA

ATHYA, ATHYA (2019) HARMONISASI PRINSIP COMMON BUT DIFFERENTIATED RESPONSIBILITY SEBAGAI NORMA HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP HUKUM NASIONAL BAGI PERLINDUNGAN SISTEM IKLIM DUNIA. Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (COVER DAN ABSTRAK) 1 COVER+ABSTRAK.pdf - Published Version Download (410kB) | Preview
Preview	Text (PENDAHULUAN) 2 BAB I PENDAHULUANn.pdf - Published Version Download (660kB) | Preview
Preview	Text (PENUTUP) 3 BAB IV PENUTUP.pdf - Published Version Download (210kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) 4 DAFTAR KEPUSTAKAAN.pdf - Published Version Download (525kB) | Preview
	Text (TESIS FULL TEXT) 5 TESIS full text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Athya, Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Fokus Tesis HTN/HAN, 104 Halaman, Tahun 2019 Peningkatan produksi gas rumah kaca memberikan dampak terhadap lingkungan global yang berasal dari aktivitas industri yang menghasilkan emisi gas rumah kaca. PBB membentuk pengaturan mengenai hukum perlindungan sistem iklim dunia, yakni Konvensi Perubahan Iklim, Protokol Kyoto dan Paris Agreement. Ketiga pengaturan tersebut menjadikan prinsip Common but differentiated responsibility (CBDR) sebagai dasar dalam melindungi sistem iklim dunia dengan memberikan tanggung jawab yang sama terhadap semua negara, tetapi dalam porsi yang berbeda serta kapasitas masing-masing negara. Indonesia melakukan ratifikasi terhadap ketiga pengaturan tersebut. Upaya harmonisasi diperlukan karena peraturan perundang-undangan yang berlaku harus disesuaikan dengan berbagai perubahan yang telah terjadi dalam sistem hukum Indonesia. Permasalahan yang pertama adalah bagaimana bentuk harmonisasi prinsip CBDR sebagai norma hukum internasional terhadap hukum nasional bagi perlindungan sistem iklim dunia, dan kedua apa saja hambatan Indonesia dalam melaksanakan prinsip CBDR. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif. Penelitian bersifat deskriptif analisis menggunakan data sekunder. Semua data penelitian akan dianalisa dengan cara kualitatif. Hasil penelitian adalah pertama untuk mengatasi perubahan iklim Indonesia mengharmonisasikan pengaturan internasional ke dalam hukum nasionalnya dengan meratifikasi UNFCCC dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 1994 dan Protokol Kyoto dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2004. Indonesia melakukan harmonisasi sebagai wujud implementasi isi protokol kyoto melalui UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kedua, hambatan pelaksanaan prinsip CBDR di Indonesia antara lain, adanya korupsi, kolusi, dan nepostisme, lemahnya pengaturan nasional dalam menangkap peluang CDM, kemajemukan sistem hukum di Indonesia yang berpotensi menciptakan kondisi yang dapat dikategorikan sebagai disharmoni hukum dan keterbatasan sumber daya manusia yang profesional dalam menangani kasus lingkungan hidup. Kata Kunci : Harmonisasi Hukum, Prinsip Tanggung Jawab Bersama Dengan Tingkat Yang Berbeda-Beda ABSTRACT Athya, Postgraduate Master of Law Science, Law Faculty of Andalas University, Thesis Focus: Constitutional Law and State Administrative Law, 104 Pages, Year: 2019 Increased greenhouse gas production has an impact on the global environment derived from industrial activities that produce greenhouse gas emissions. United Nations establishing a regulation on the protection of the world climate system, the Convention on Climate Change, Kyoto Protocol and Paris Agreement. These three arrangements make the Common but Differentiated Responsibility Principle as the basis for protecting the world climate system by assigning equal responsibility to all countries, but in different portions and capacities of each country. Indonesia has ratified all three of these arrangements. Harmonization efforts are needed because the applicable laws and regulations must be adapted to the various changes that have occurred in the Indonesian legal system. The problems are first, how is the form of harmonization of international law on the principle of CBDR in national law in the framework of protection of world climate system and secondly, what are the obstacles faced by Indonesia in implementing the principle of CBDR. This research uses normative law research method. This research is a descriptive analysis with the secondary data. All research data will be analyzed in a qualitative. The results of this research: first, Indonesia has harmonize an international arrangement to address climate change into national law by ratifying the UNFCCC by Law Number 6 of 1994 about ratification of UNFCCC and the Kyoto Protocol by Act Number 17 of 2004 about ratification of Kyoto Protocol to the UNFCCC. Indonesia harmonized as a form of implementation of protocol kyoto contents through Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management. Secondly, several obstacles to the application of CBDR principles in Indonesia is corruption, collution,and nepotism, the weak national regulation in capturing opportunities for Clean Development Mechanism program, the pluralism of the legal system in Indonesia which has the potential to create conditions that can be categorized as disharmony, and limited human resources professionals in handling environmental cases. Keywords : Law Harmonization, Common but Differentiated Responsibility Principle

Actions (login required)

View Item