Analisis Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan tentang Kawasan Tanpa Rokok

Etri, Candra (2016) Analisis Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan tentang Kawasan Tanpa Rokok. Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Abstrak) ABSTRAK.pdf - Published Version Download (202kB) | Preview
Preview	Text (Bab 1) BAB I.pdf - Published Version Download (171kB) | Preview
Preview	Text (Bab Akhir) BAB AKHIR.pdf - Published Version Download (124kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (170kB) | Preview
	Text (Tesis Full Text) TESIS BAB I-VII.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan mengamanatkan bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan KTR di Kabupaten Pesisir Selatan melalui Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 45 Tahun 2013. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Bupati tentang KTR di Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kombinasi dengan desain sequential explanatory. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pesisir Selatan pada bulan Agustus sampai dengan September 2015. Populasi penelitian kuantitatif adalah seluruh kepala/ pimpinan instansi ditingkat kecamatan yaitu perkantoran pemerintah, tempat bermain anak-anak, sekolah negeri dan kepala puskesmas dengan besar sampel 85 responden. Teknik pengambilan sampel adalah proportional stratified random sampling. Penelitian kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam dengan informan dan diskusi kelompok. Hasil penelitian kuantitatif menunjukan bahwa sebagian besar responden memiliki pengetahuan yang baik (84,7%.), sikap responden adalah negatif (68,2%) dan tindakan responden tidak mendukung terlaksananya KTR (82,4%). Untuk penelitian kualitatif diperoleh informasi bahwa Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, belum ada tim lintas SKPD, dana bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan pajak rokok, sosialisasi masih kurang, tidak ada SK khusus tentang pembagian tugas dan tanggung jawab, masih ditemukan unit instansi yang tidak memasang pengumuman adanya kebijakan KTR, masih ditemukan orang yang merokok di KTR, tidak ada tim pembina dan tim pengawasan lintas SKPD, KTR belum bebas asap rokok, sanksi berupa teguran lisan dan sanksi belum terlaksana dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa belum ada tim lintas SKPD, media promosi dan sosialisasi masih kurang, KTR belum bebas asap rokok dan sanksi belum terlaksana dengan baik. Maka disarankan bagi pemerintah daerah membentuk tim lintas SKPD dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, memasang media promosi disetiap kecamatan, melakukan pembinaan secara terus menerus dan melakukan pengawasan secara berkala, pelimpahan wewenang pembinaan dan pengawasan kepada pemerintahan tingkat kecamatan, penegakkan hukum yang nyata dan tegas dan meningkatkan derajat peraturan. Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Bupati, Kawasan Tanpa Rokok. Bahan Bacaan : 37 (1996-2014)

Actions (login required)

View Item