ANALISIS TERHADAP PERATURAN TENTANG PENCEGAHAN KEJAHATAN TERORISME MENURUT HUKUM NASIONAL INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL

M. Adha, Adha (2019) ANALISIS TERHADAP PERATURAN TENTANG PENCEGAHAN KEJAHATAN TERORISME MENURUT HUKUM NASIONAL INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (214kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (364kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV) BAB IV.pdf - Published Version Download (197kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (340kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Upaya penanggulangan tindak pidana terorisme diwujudkan pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002, yang kemudian disetujui oleh DPR menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Diperlukannya undang-undang ini karena pemerintah menyadari tindak pidana terorisme merupakan suatu tindak pidana kejahatan luar biasa, sehingga membutuhkan penangganan yang luar biasa juga. Maka dari itu dalam skripsi ini Penulis mengangkat beberapa permasalahan untuk dibahas yaitu adalah Bagaimanakah Pengaturan tentang Pencegahan terhadap Kejahatan Terorisme di Indonesia menurut Undang-Undang Nomosr 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dan Apakah Pengaturan tentang Pencegahan terhadap Kejahatan Terorisme di Indonesia saat ini telah sesuai dengan International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Untuk menjawab semua pertanyaaan tersebut, penulis menggunakan metode analisis secara normatif kulitatif yang menggambarkan mengenai keadaan atau perilaku nyata dari objek serta fakta-fakta data hukum yang dianalisis. Dari pembahasan Penulis berkesimpulan bahwa yang diperoleh adalah pengaturan tentang pencegahan kejahatan terorisme sudah mengelami banyak kemajuan dibanding dengan peraturan sebelumnya. Kemudian pengaturan tentang pencegahan terhadap kejahatan terorisme di Indonesia pada dasarnya sudah sesuai dengan International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism karena Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006. Serta penulis memberikan saran kedepannya penegak hukum agar menerapkan pola koordinasi antar lembaga yang berperan dalam penanggulangan tindak pidana pendanaan terorisme dan menyarankan pemerintah Indonesia mendesak pemerintah Amerika untuk mengurangi kejahatan terorisme.

Actions (login required)

View Item