PERANAN SATUAN RESERSE NARKOBA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES PASAMAN

Rhavei, Randa Prilanza (2019) PERANAN SATUAN RESERSE NARKOBA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES PASAMAN. Diploma thesis, Universitas Andalas.

[img]
Preview
Text (Cover dan Abstrak)
Cover dan Abstrak.pdf - Published Version

Download (298kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Bab I)
BAB I.pdf - Published Version

Download (547kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Bab IV)
BAB IV.pdf - Published Version

Download (198kB) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (200kB) | Preview
[img] Text (Skripsi Full Text)
Skripsi Full.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu lembaga penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga harus berdasarkan legitimasi hukum yang berlaku. Definisi kepolisian menurut Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1997 Pasal 1 dan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengenai tindak pidana narkotika ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 pengertian nakotika adalah “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Peredaran narkotika sudah masuk di wilayah Kabupaten Pasaman dimana dari tahun 2016 sampai 2018 mengalami peningkatan setiap tahunya. Pada tahun 2016 sebanyak 21 kasus,dan pada tahun 2017 sebanyak 30 kasus, pada tahun 2018 sebanyak 26 kasus. . Adapun yang menjadi rumusan masalah yaitu : 1. Bagaimana peranan Satuan Reserse Narkoba dalam pemberantasan tindak pidana peredaran Narkotika di wilayah hukum Polres Pasaman? 2. Apa Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberantasan tindak pidana peredaaran Narkotika di wilayah hukum Polres Pasaman? 3. Bagaimana solusi terhadap Kendala-kendala yang dihadapi Satuan Reserse Narkoba dalam pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Pasaman? Penelitian inin menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu pemeberntasan tindak pidana peredaran narkotika. Upaya preventif yaitu melakukan sosialiasi dan bekerja sama dengan pemerintah daerahdan instansi-instansi pemerintahan upaya represif yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan di lakukan oleh Satuan Reserse Narkoba. Kendala yang ditemui berupa kendala internal kurangnya anggaran dana,sarana dan prasarana, dan jumlah anggota personil, dan belum ada laboratorium forensik.kendala eksternal luasnya wilayah dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Untuk mengatasi kendala-kendala Satuan Reserse Narkoba mengajukan anggaran dana dan penambahan personil dan Mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berperan serta dalam upaya dalam memberantas tindak pidana peredaran narkotika, diantaranya dengan memberikan informasi tentang keberadaan pelaku tindak pidana peredaran narkotika agar wilayah Kabupaten bersih dari narkotika.

Item Type: Thesis (Diploma)
Primary Supervisor: H.j Efren Nova, S.H., M.H
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum
Depositing User: S1 Ilmu Hukum
Date Deposited: 24 Jan 2019 15:54
Last Modified: 24 Jan 2019 15:54
URI: http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/42607

Actions (login required)

View Item View Item