KONFLIK POLITIK PEMILIHAN WALI NAGARI LADANG LAWEH, KECAMATAN BANUHAMPU, KABUPATEN AGAM TAHUN 2014

WAHYUNI, WAHYUNI (2016) KONFLIK POLITIK PEMILIHAN WALI NAGARI LADANG LAWEH, KECAMATAN BANUHAMPU, KABUPATEN AGAM TAHUN 2014. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Text) 1318.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (907kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi dari konflik politik Pemilihan Wali Nagari yang terjadi di nagari Ladang Laweh. Konflik ini bermula dari keberatan Zakiruddin atas hasil yang diumumkan oleh panitia. Keberatan tersebut diwujudkan dengan cara mengirimkan surat keberatan kepada pihak panitia, pengawas, dan BAMUS, namun tidak mendapatkan hasil yang memuaskan, yang menyebabkan Zakiruddin menggugat SK pelantikan Tamsil ke PTUN sebagai Wali Nagari terpilih. Untuk menganalisa kasus dalam penelitian ini, secara spesifik penelitian ini menggunakan teori konflik politik Bernard, penyebab konflik Masten Broek, serta penyelesain konflik menurut ADR (Alternative Dispute Resolution). Secara metodologis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik keabsahan data yang digunakan peneliti memakai proses triangulasi sumber dan triangulasi pakar. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Asal mula konflik terjadi karena adanya keberatan Zakiruddin atas kemenangan Tamsil, yang mana penyebab konflik ini karena ada prosedur yang tidak terpenuhi, kepentingan Zakiruddin ingin menjadi wali nagari, kepentingan oknum tertentu yang sengaja memenangkan Tamsil, serta sebab sosial emosional ketidaksukaan Zakiruddin apabila yang maju menjadi Wali Nagari adalah Tamsil. Sedangkan dampak dari konflik ini bersifat positif karena tidak mengganggu eksistensi sitem pemerintahan nagari. Dan penyelesaian yang dilakukan menggunakan cara Concilliation, Adjudikasi, dan Avoidance atau Exit. Kata Kuci : Konflik Politik, Pilwana, Nagari

Actions (login required)

View Item