Pengawasan Izin Keimigrasian Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Kelas I Padang

suci, pebdina rahmadani (2018) Pengawasan Izin Keimigrasian Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Kelas I Padang. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (cover dan abstrak) cover dan abstrak.pdf - Published Version Download (202kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (738kB) | Preview
Preview	Text (BAB VI) BAB VI.pdf - Published Version Download (200kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (180kB) | Preview
	Text (TUGAS AKHIR FULL) tugas akhir utuh.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Suci Pebdina Rahmadani, No. BP : 1310841030, Pengawasan Izin Keimigrasian Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Padang, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, 2018, Dibimbing oleh: Dr. Ria Ariany, M.Si dan Drs. Yoserizal, M.Si, Skripsi ini terdiri dari 133 halaman, dengan referensi 10 buku teori, 5 buku metode, 2 Skripsi, 4 aturan Hukum dan 2 website internet. Kantor Imigrasi Kelas 1 Padang merupakan unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian di wilayah Sumatera Barat salah satunya yaitu fungsi pengawasan terhadap Warga Negara Asing. Sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan menyebabkan meningkatnya jumlah orang asing yang berkunjung ke Indonesia begitupun dengan Sumatera Barat. Dengan semakin mudahnya mobilitas orang asing datang ke Indonesia menyebabkan meningkatnya peluang untuk melakukan pelanggaran izin keimigrasian yang mana dapat merugikan Negara. Dengan keterbatasan dan kedala yang dihadapi oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Padang diharapkan fungsi pengawasan terhadap Warga Negara Asing dapat berjalan dengan maksimal. Oleh karena itu peneliti ingin melihat bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Padang terhadap Izin Keimigrasian Warga Negara Asing. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori metode pengawasan menurut Soewarno Handayaningrat yang terdiri dari metode pengawasan langsung yaitu sistem inspektif, verifikatif , investigatif dan metode pengawasan tidak langsung yaitu laporan lisan dan tulisan. Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Kasubsi Pengawasan Keimigrasian, Kasubsi Penindakan Keimigrasian dan Jabatan Fungsional Umum pada Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian. Trianggulasi dalam penelitian ini yaitu Kantor Kementrian Hukum dan HAM Wilayah Sumatera Barat, Anggota Tim Pengawasan Orang Asing Kota Padang, Anggota Tim Pengawasan Orang Asing Kabupaten Padang Pariaman dan Warga Negara Asing yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Padang. Hasil penelitian di lapangan menunjukan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Padang masih lemah karena masih adanya kelemahan pada sistem inspektif dimana terkendala dengan jumlah sumber daya manusia yang ada tidak sebanding dengan wilayah kerja yang akan diawasi, selain itu kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi dengan Tim Pora yang menyebabkan tidak adanya pertukaran informasi terkait dengan Warga Negara Asing yang akan diawasi. Selain itu dalam pengawasan tidak langsung berupa laporan lisan, Kantor Imigrasi juga belum secara optimal menanggapi kaduan atau laporan dari masyarakat dan intansi lainnya yang berkaitan dengan orang asing. Kata kunci : Pengawasan, Warga Negara Asing, Izin Keimigrasian ABSTRACT Suci Pebdina Rahmadani, No. BP: 1310841030, Immigration Permit for Foreigners by the Padang 1st Class Immigration Office, Public Administration Department, Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University, Padang, 2018, Supervised by: Dr. Ria Ariany, M.Si and Drs. Yoserizal, M.Si, This thesis consists of 133 pages, with references to 10 theory books, 5 method books, 2 Thesis, 4 Legal rules and 2 internet websites. The Padang 1st Class Immigration Office is a technical implementation unit that carries out immigration functions in the West Sumatra region, one of which is the oversight function of Foreign Citizens. Since the issuance of the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 21 of 2016 concerning Free Visit Visas has caused an increase in the number of foreigners visiting Indonesia as well as West Sumatra. With the increasing mobility of foreigners coming to Indonesia, there is an increased opportunity to violate immigration permits which can harm the State. With the limitations and difficulties faced by the Padang Class 1 Immigration Office, it is expected that the oversight function of foreign nationals can run optimally. Therefore the researcher wanted to see how the supervision was carried out by the Padang Class 1 Immigration Office on Immigration Permits for Foreign Nationals. This study uses a qualitative descriptive approach with interview data collection techniques and documentation. The theory used in this study is the theory of supervision methods according to Soewarno Handayaningrat which consists of direct supervision methods, namely the inspective, verification, investigative and indirect supervision methods, namely verbal and written reports. The informants in this study were the Head of Immigration Monitoring and Enforcement Section, Immigration Supervisory Sub-Section Head, Immigration Enforcement Subdivision and General Functional Position in the Immigration Monitoring and Enforcement Section. Trianggulasi in this study is the Office of the Ministry of Law and Human Rights of the West Sumatra Region, Member of the Padang Pora Team, Member of the Padang Pariaman District Foreign Pora Team in the working area of the Padang Immigration Office. The results of the research is that the supervision carried out by the Padang Class I Immigration Office is still weak because there are still weaknesses in the inspective system which are constrained by the amount of human resources that are not comparable to the work area to be monitored, besides the lack of coordination by the Office Immigration with the Pora Team which causes the absence of information exchange related to Foreign Citizens to be supervised. In addition to the indirect supervision in the form of oral reports, the Immigration Office has not optimally responded to complaints or reports from the public and other institutions relating to foreigners. Keywords: Supervision, Foreign Citizens, Immigration Permit

Actions (login required)

View Item