Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Hastine, Atas Asih (2018) Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum. Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (314kB) | Preview
Preview	Text (BAB I Pendahuluan) BAB I ( pendahuluan ).pdf - Published Version Download (544kB) | Preview
Preview	Text (BAB Akhir Penutup) BAB Akhir (Penutup).pdf - Published Version Download (202kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (205kB) | Preview
	Text (Tugas Akhir Ilmiah Utuh) Tugas Akhir Ilmiah Utuh.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Hastine Atas Asih,1420112031,Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Andalas,2018) ABSTRAK Masalah perparkiran di Kota Bukittinggi sudah menjadi perbincangan oleh banyak kalangan, baik masyarakatnya maupun pengunjungnya. Hal yang sering dikeluhkan diantaranya adalah banyaknya oknum yang mengadakan titik parkir baru di tempat yang tidak diatur di dalam Perwako sehingga berdampak pada kemacetan lalu lintas, adanya beberapa oknum juru parkir tidak menyerahkan karcis kepada pengguna parkir, dan seringnya juru parkir meminta bayaran lebih dari jumlah yang telah ditetapkan kepada si pengguna parkir. Dari berbagai permasalahan tersebut peran DPRD dalam pengawasan tentu tidak sedikit yang mempertanyakan. Pengawasan merupakan salah satu fungsi keberadaan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Terlebih lagi pada era sekarang ini, kesempatan daerah untuk menggali potensi menjadi lebih luas sehingga dapat lebih kreatif dan inovatif dalam menumbuhkembangkan semangat otonomi daerah. Oleh karena itu, peran pengawasan legislatif terhadap eksekutif sangatlah diperlukan dalam rangka mengurangi resiko berbagai penyelewengan. Penulisan ini hendak meneliti bagaimana pelaksanaan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Selama ini, belum ada aturan yang jelas mengenai mekanisme pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Perda yang telah disahkan. Terkait dengan pelaksanaan pengawasan yang selama ini dilakukan, Pelaksanaan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pelaksanaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Bukittinggi belum memiliki dasar hukum yang jelas. Selama ini pengawasan yang dilakukan bersifat prefentif dan represif. Pengawasan prefentif yaitu bahwa DPRD telah mulai melakukan pengkajian Ranperda sebelum menjadi Perda. Pengkajian ini dilakukan guna menghindari ketidaksesuaian kebijakan substansi Ranperda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum. Selain itu, DPRD juga melakukan pengawasan represif dengan cara langsung melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi sebagai instansi terkait untuk menindaklanjuti setiap laporan dari masyarakat. Selain itu, DPRD juga menyampaikan rekomendasi pada saat pelaksanaan paripurna. Kata kunci : Pengawasan DPRD, Peraturan Daerah, Retribusi

Actions (login required)

View Item