KEWENANGAN PLT BUPATI TERHADAP MUTASI JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR”

Grece, Yuolanda Naipospos (2019) KEWENANGAN PLT BUPATI TERHADAP MUTASI JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR”. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (276kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) bab 1.pdf - Published Version Download (468kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV) BAB IV.pdf - Published Version Download (196kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (199kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Kabupaten Toba Samosir merupakan daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2) serta didalam Pasal 59 ayat (1) dan (2) bahwa sebuah Pemerintahan Daerah memiliki seorang Kepala Daerah yang dibantu oleh Wakil Kepala Daerah . Pada tahun 2015 kondisi pemerintahan di Kabupaten Toba Samosir mengalami kekosongan jabatan kepala daerah dikarenakan Pandapotan Kasmin Simanjuntak selaku Kepala Daerah tersandung kasus korupsi maka dikeluarkannya SK Mendagri oleh Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-880 tahun 2015 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Daerah dan sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 66 ayat (1) dijelaskan bahwa wewenang Wakil Bupati adalah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara sebagaimana diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Kewenangan PLT Bupati terdapat dalam PP Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah yakni Pasal 9 ayat (1) dan pada Dalam ayat (2) dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana Tugas Gubernur, Pelaksana Tugas Bupati, dan Pelaksana Tugas Walikota bertanggung jawab kepada Menteri akan tetapi pada saat PLT Bupati tersebut menjabat yakni pada tanggal 22 April 2015 PLT Bupati Toba Samosir mengeluarkan keputusan mutasi terhadap salah seorang Pegawai Negeri Sipil di Dinas pendidikan Kabupaten Toba Samosir. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui kewenangan Pelaksana Tugas Bupati dalam mutasi jabatan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir dan untuk mengetahui implikasi hukum atas keputusan mutasi . Adanya perbedaan antara perundang-undangan yang mengatur dengan praktik dilapangan maka Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis (empiris). Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data diperoleh dengan cara studi dokumen dan wawancara dengan pihak Kepala SETDAKAB Toba Samosir , Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Toba Samosir , serta Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir yang mengetahui dan memahami permasalahan yang akan penulis tulis. Dari hasil penelitian diketahui bahwa keputusan mutasi yang dikeluarkan PLT Bupati Toba Samosir tersebut tidak sah yang memutasi salah seorang PNS dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Toba Samosir tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan Selanjutnya Keputusan Mutasi yang dikeluarkan PLT Bupati Kabupaten Toba Samosir tidak diawasi oleh BKD Kabupaten Toba Samosir , sehingga Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Toba Samosir tidak mengetahui Keputusan Mutasi tersebut. Implikasi dari keputusan Mutasi oleh PLT Bupati Tidak sah karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap PNS yang menerima Keputusan Mutasi dari PLT Kabupaten Toba samosir dapat melakukan upaya administrasi yaitu berupa banding administrasi kepada KASN karena merasa adanya kerugian materil dan imateril.

Actions (login required)

View Item