PROSEDUR PENETAPAN SIKAP DIAM BADAN DAN / ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG

Bayu, Rahmaddoni (2019) PROSEDUR PENETAPAN SIKAP DIAM BADAN DAN / ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover + Abstrak.pdf - Published Version Download (159kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (320kB) | Preview
Preview	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Download (149kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka Bayu Rahmaddoni.pdf - Published Version Download (326kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Upload Bayu Rahmaddoni.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

PROSEDUR PENETAPAN SIKAP DIAM BADAN DAN / ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG (Bayu Rahmaddoni, BP: 1510111004, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 90 halaman, 2019) ABSTRAK Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu badan peradilan bagi masyarakat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Seiring perkembangan hukum setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan telah membawa perubahan yang siginifikan terhadap kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara yang semula terbatas, menjadi diperluas, oleh sebab itu dilihat adanya perbedaan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menimbulkan perbedaan penanganan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara karena adanya perluasan konsep hukum yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan terutama dapat dilihat Pasal 53 ayat (3) yang mengatur tentang fiktif positif dengan Pasal 3 Undang-Undang PTUN yang mengatur tentang fiktif negatif. Permohonan merupakan permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan. Oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara dalam melakukan tugasnya untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara sikap diam (Fiktif Positif) dengan adanya sesuai prosedur yang berlaku. Dalam penelitian ini, rumusan masalah sehubungan dengan prosedur penetapan sikap diam Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan adalah 1) prosedur penetapan sikap diam pejabat pemerintahan di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, 2) kendala dan solusi yang dihadapi hakim dalam memeriksa permohonan sikap diam. Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu dengan memaparkan dengan jelas tentang hasil hasil penelitian yang penulis dapatkan di lapangan dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa 1) prosedur penetapan sikap diam pejabat pemerintahan di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang adalah untuk mengetahui cara proses beracara perkara Sikap Diam (Fiktif Positif). 2) kendala dan solusi yang dihadapi hakim dalam memeriksa permohonan sikap diam yaitu tidak sinkronnya amar putusan dari Panitera dengan Peraturan Mahkamah Agung dan tidak adanya Pedoman teknis-teknis dalam beracara yang detail dalam buku pedoman beracara (buku 2).

Actions (login required)

View Item