KEWENANGAN PRAPERADILAN SEBAGAI SARANA MENCARI KEADILAN BAGI TERSANGKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA : (Studi Kasus Putusan Praperadilan Nomor: 24/Pid.pra/2018/ PN Jaksel)

Sonia, Sanuarija (2019) KEWENANGAN PRAPERADILAN SEBAGAI SARANA MENCARI KEADILAN BAGI TERSANGKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA : (Studi Kasus Putusan Praperadilan Nomor: 24/Pid.pra/2018/ PN Jaksel). Masters thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Preview	Text (COVER DAN ABSTRAK) cover dan abstrak .pdf - Published Version Download (103kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (410kB) | Preview
Preview	Text (BAB AKHIR/PENUTUP) BAB IV.pdf - Published Version Download (140kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR KEPUSTAKAAN.pdf - Published Version Download (217kB) | Preview
	Text (TESIS FULL) tesis full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (962kB)

Abstract

Praperadilan merupakan hal baru dalam dunia peradilan indonesia. Dengan adanya lembaga praperadilan, maka tersangka dilindungi dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan kepolisian dan atau kejaksaan yang melanggar hukum dan merugikan tersangka. Disamping itu, praperadilan sebagai lembaga baru berfungsi sebagai alat kontrol dari penyidik terhadap penyalahgunaan wewenang yang diberikan kepadanya. Penyalahgunaan wewenang juga dapat dilihat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 2014 mengabulkan permohonan terpidana kasus korupsi proyek biomediasi PT. Chevron Bachtiar Abdul Fatah mengenai sah atau tidaknya status tersangka seseorang. Putusan MK ini dikeluarkan pada tanggal 28 April 2015, seiring dengan putusan praperadilan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt. Sel oleh hakim tunggal Sarpin Rizaldi yang dikeluarkan pada tanggal 16 Februari 2015 telah berhasil menuai pro kontra dalam masyarakat, termasuk juga bagi kalangan praktisi dan akademisi. Permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana kewenangan praperadilan di dalam sistem peradilan pidana Indonesia menurut hukum acara pidana? (2) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus putusan praperadilan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN.Jaksel?, (3) Bagaimana implikasi daripada putusan Praperadilan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel. yang dijadikan sebagai yurisprudensi terhadap proses praperadilan dalam upaya pembaruan hukum di masa mendatang (Ius Constituendum) ? Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat yuridis normatif. Adapun hasil penelitian terhadap penerapan putusan dari permohonan praperadilan di Indonesia setelah keluarnya putusan praperadilan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN.Jaksel adalah putusan-putusan Hakim Praperadilan pasca dikeluarkannya putusan adalah beragam. Tidak semua hakim mengikuti putusan tersebut untuk dijadikan yurisprudensi dan tidak sedikit pula yang mengikutinya.Sedangkan implikasi daripada putusan Praperadilan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel. yang dijadikan sebagai yurisprudensi terhadap proses praperadilan dalam upaya pembaruan hukum di masa mendatang (Ius Constituendum) adalah terlihat dari keberagaman putusan-putusan praperadilan yang lahir adalah terjadinya ketidakpastian hukum dan merugikan bagi para pencari keadilan. Kata Kunci: Praperadilan, Keadilan, Sistem Peradilan Pidana. AUTHORITY OF PREPARATION AS A MEANING OF JUSTICE FOR CONSIDERATIONS IN THE INDONESIAN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM (Sonia Sanuarija, 1620112060, Faculty of Law, Andalas University, (Criminal Law), 100 Pages, 2018) ABSTRACT Pretrial is a new thing in the world of Indonesian justice. With the existence of a pretrial institution, the suspect is protected in a preliminary examination of the actions of the police and / or prosecutors who violate the law and harm the suspect. Besides that, pretrial as a new institution functions as a means of control from the investigator towards the abuse of authority given to him. Abuse of authority can also be seen based on the decision of the Constitutional Court Number 21 / PUU-XII / 2014 2014 to grant the petition of the convicted corruption case of PT. Chevron Bachtiar Abdul Fatah regarding the legal status of a suspect. The Constitutional Court's decision was issued on April 28, 2015, along with the pretrial decision Number 04 / Pid.Prap / 2015 / PN.Jkt. Cells by single judge Sarpin Rizaldi issued on February 16, 2015 have succeeded in reaping the pros and cons in society, including practitioners and academics. The problems that the author discussed in this paper are: (1) What is the authority of pretrial in the Indonesian criminal justice system according to criminal procedural law? (2) What is the basis for judges' consideration in deciding on pretrial decisions Number 24 / Pid.Pra / 2018 / PN. South Jakarta ?, (3) What are the implications of the pretrial decision Number 24 / Pid.Pra / 2018 / PN.Jkt.Sel. which is used as a jurisprudence towards the pretrial process in the effort to reform the law in the future (Ius Constituendum)? The research method used in this writing is normative juridical. The results of the study on the application of decisions from pretrial requests in Indonesia after the issuance of pretrial decisions Number 24 / Pid.Pra / 2018 / PN.Jaksel are the decisions of pretrial judges after the decision is issued. Not all judges follow the decision to be used as jurisprudence and not a few also follow it. While the implications of the pretrial decision are Number 24 / Pid.Pra / 2018 / PN.Jkt.Sel. which is used as a jurisprudence towards the pretrial process in an effort to reform the law in the future (Ius Constituendum), it can be seen from the diversity of pretrial decisions that were born which were legal uncertainties and detrimental to justice seekers. Keywords: Pretrial, Justice, Criminal Justice System.

Actions (login required)

View Item