PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN BARANG ATAU JASA ANTARA PEMERINTAH KAB.SOLOK DENGAN CV.WANDI PUTRA MAKIN JAYA

Sandea, Vriska Roza (2014) PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN BARANG ATAU JASA ANTARA PEMERINTAH KAB.SOLOK DENGAN CV.WANDI PUTRA MAKIN JAYA. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Fulltext) 1443.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Perjanjian pengadaan barang dan jasa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak lain dengan menerima suatu harga tertentu. Perjanjian pengadaan barang dan jasa diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010, Perpres Nomor 35 tahun 2011, dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012. Perpres ini mengatur tentang metode- metode pengadaan barang dan jasa dalam instansi pemerintah. Selain itu perjanjian pengadaan juga diatur dalam pasal 1601 KUHPerdata. Dalam praktek perjanjian pengadaan barang dan jasa oleh CV. Wandi Putra Makin Jaya terdapat permasalahan yaitu: Bagaimana proses penunjukan dan pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa antara Pemerintah Kabupaten Solok dengan CV. Wandi Putra Makin Jaya,selain itu bagaimana penyelesaian dan solusi yang dapat di terapkan apabila terjadi keterlambatan atau wanpestasi dan bagai mana akibat hukum yang terjadi. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan yuridis-empiris. Pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa, pihak pemborong bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkan dalam pekerjaan. Kegiatan pekerjaan yang dilakukan pemborong mengalami penambahan volume dikarenakan buruknya cuaca yang mengakibatkan terjadinya penyusutan terhadap material yang masuk, karena hal inilah dasar pemerintah Kabupaten Solok menggantung pembayaran kepada pihak pemborong, padahal salah satu oknum pihak Pemerintah Kabupaten Solok yang memiliki kepentingan didalam itu selalu berusaha melakukan blokade untuk mengahambat pembayaran sebelum keinginannya terpenuhi. Hal ini menyebabkan pihak pemborong menderita kerugian yang sangat besar dan menyurati Menteri Pekerjaan Umum dan oknum tersebut dimutasikan dari jabatannya. Dalam praktek penyelesaian perselisihan perjanjian pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara musyawarah walau sebelumnya ditempuh cara yang agak kasar dengan melakukan penyitaan terhadap barang dan alat- alat pekerjaan milik Pemerintah Kabupaten Solok.

Actions (login required)

View Item