PENERTIBAN TAMBANG ILEGAL JENIS PASIR, BATU, DAN KERIKIL (SIRTUKIL) DI KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Ikhsan, Nofliardi (2019) PENERTIBAN TAMBANG ILEGAL JENIS PASIR, BATU, DAN KERIKIL (SIRTUKIL) DI KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM KABUPATEN PADANG PARIAMAN. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (285kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (391kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV) BAB IV.pdf - Published Version Download (200kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR KEPUSTAKAAN.pdf - Published Version Download (202kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Bahan galian tambang di Indonesia memiliki jenis yang sangat beragam. Seperti halnya Kabupaten Padang Pariaman daerah penghasil tambang, di Kecamatan V Koto Kampung Dalam khususnya sepanjang Sungai Naras terdapat lahan pertambangan Sirtukil. Agar ketertiban dalam setiap kegiatan pertambangan dapat terwujud, Pemerintah memiliki peran penting untuk mengatur jalannya kegiatan pertambangan. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memegang kuasa atas lahan pertambangan di wilayah Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengalihkan kewenangan penerbitan Izin Usaha Pertambangan yang semula Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 terdapat pengertian mengenai Izin Usaha Pertambangan bahwa “Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan”. Berdasarkan ketentuan tersebut berarti setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan pertambangan wajib memiliki izin. Namun berdasarkan hasil pengamatan melalui surat kabar online serta hasil penelitian pendahuluan di lingkungan masyarakat masih banyak yang tidak memiliki izin atau ilegal. Kegiatan penambangan ilegal mestinya ditertibkan atau para pelaku penambangan ilegal mesti dikenai sanksi agar dapat memberikan efek jera serta dampak negatif terhindarkan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan penertiban tambang ilegal jenis Sirtukil di Kecamatan V Koto Kampung Dalam? 2) Apa kendala yang dihadapi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan penertiban tambang ilegal jenis Sirtukil di Kecamatan V Koto Kampung Dalam? Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris bersifat deskriptif, menggunakan jenis data primer dan data sekunder, sumber data didapat penulis dari penelitian kepustakaan dan lapangan, dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumen. Dari hasil penelitian diketahui bahwa tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah pengamanan alat-alat penambangan, pemasangan plang larangan aktivitas penambangan, dan memberikan himbauan kepada pelaku tambang untuk tidak lagi melakukan aktivitas penambangan ilegal. Namun masih terdapat kendala-kendala yaitu kendala yuridis maupun kendala non yuridis.

Actions (login required)

View Item