PENGAWASAN TERHADAP PELANGGARAN BEBAS VISA KUNJUNGAN (BVK) OLEH WARGA NEGARA ASING DI KOTA PEKANBARU MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA

Amillia, Rizki Wulandari (2019) PENGAWASAN TERHADAP PELANGGARAN BEBAS VISA KUNJUNGAN (BVK) OLEH WARGA NEGARA ASING DI KOTA PEKANBARU MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan ABstrak.pdf - Published Version Download (245kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (515kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV) BAB IV.pdf - Published Version Download (199kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (337kB) | Preview
	Text (Skripsi FUll Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pemerintah menerapkan kebijakan Bebas Visa Kunjungan dengan harapan adanya peningkatan warga negara asing yang berwisata ke Indonesia dan dapat berkontribusi terhadap kenaikan devisa negara. Kebijakan Bebas Visa Kunjungan ini mempermudah warga negara asing (dari negara tertentu yang ditentukan pemerintah Indonesia) yang akan masuk ke Indonesia karena tidak perlu mengajukan permohonan visa sebelumnya. Namun dalam pelaksanaanya kemudahan masuk tersebut disalahgunakan oleh warga negara asing yang tidak bertanggung jawab dan datang dengan tujuan mencari kerja atau memperbaiki keadaan ekonominya. Salah satu tempat terjadinya pelanggaran ini yaitu di dalam wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru, dan mengantisipasi hal-hal demikian maka perlu dilakukan pengawasan oleh pihak yang berwenang. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan terkait hal tersebut, yaitu: 1. Bagaimana pengawasan terhadap pelanggaran bebas visa kunjungan oleh WNA menurut hukum internasional dan hukum nasional Indonesia; 2. Bagaimana penerapan sanksi dan solusi yang dilakukan Pemkot Pekanbaru terhadap pelanggaran bebas visa kunjungan. Metode penelitian yang digunakan yaitu Yuridis Empiris dengan melakukan wawancara ke Kantor Imigrasi dan meneliti bahan-bahan dari studi kepustakaan. Selanjutnya dilakukan analisis data secara kualitatif yaitu dengan tidak menggunakan angka-angka tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan para ahli dan pendapat pribadi. Dari penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa pengaturan mengenai visa dan dokumen lainnya serta hal-hal terkait keimigrasian tidak diatur secara khusus dalam Hukum Internasional namun semuanya diatur dalam Hukum Nasional Indonesia. Termasuk di dalamnya mengatur bagaimana pengawasan terhadap kegiatan selama berada di dalam wilayah Indonesia, keluar-masuk wilayah Indonesia dan pelanggaran yang terjadi. Setelah itu ditemukan bahwa pemberisan sanksi terhadap pelanggar dapat berupa administratif ataupun pidana jika yang pengguna bebas visa kunjungan tersebut melakukan tindak pidana sehingga mendapat sanksi pidana, ditemukan juga berbagai kendala di lapangan dalam usaha melakukan pengawasan serta solusi yang dilakukan. Kata kunci: Pelanggaran, Bebas Visa Kunjungan, Warga Negara Asing.

Actions (login required)

View Item