UPAYA DITRESKRIMUM POLDA SUMBAR DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA ABORSI (Studi di Polda Sumbar)

Wahyudi, Darni (2019) UPAYA DITRESKRIMUM POLDA SUMBAR DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA ABORSI (Studi di Polda Sumbar). Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (279kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (461kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV) BAB IV.pdf - Published Version Download (267kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR KEPUSTAKAAN.pdf - Published Version Download (203kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Aborsi adalah penguguran kandungan, penghentian atau pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum waktunya secara paksa dan disengaja. Permasalahan yang penulis kaji dalam skripsi ini adalah a) Bagaimanakah pengaturan mengenai tindak pidana aborsi dalam ketentuan perundang-undangan Indonesia? b) Bagaimanakah upaya kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana aborsi di wilayah hukum Sumatera Barat? c) Kendala apa saja yang dihadapi oleh kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana aborsi di wilayah hukum Sumatera Barat?. Penelitian ini dilakukan dalam lingkungan Polda Sumbar. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis. Jenis data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang didapat dari hasil penelitian langsung dilapangan (field research) dan data sekunder yaitu informasi-informasi dari bahan studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa a) Pengaturan mengenai tindak pidana aborsi dalam ketentuan perundang-undangan Indonesia yaitu pengaturan aborsi di dalam KUHP diatur di dalam Pasal 299, 346 – 349. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diatur dalam Pasal 75 – 77 serta Pasal 194. b) Upaya kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana aborsi di wilayah hukum Sumatera Barat yaitu kepolisian bersifat pasif artinya bahwa kepolisian menunggu jika ada laporan yang masuk selanjutnya kepolisian melakukan penyidikan dibantu oleh saksi ahli yaitu dokter yang berwenang, setelah semua keterangan-keterangan pada proses penyidikan diperoleh dan dianggap sudah mencukupi maka berkas-berkas tersebut segera diproses dan selanjutnya dilimpahkan ke Kejaksaan, lalu pihak Kejaksaan melimpahkan ke Pengadilan c) Kendala-kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana aborsi di wilayah hukum Sumatera Barat yaitu lemahnya peraturan perundang-undangan yang mengatur, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pergaulan bebas, tidak adanya saksi, kurangnya barang bukti, teknelogi yang canggih sehingga menyulitkan polisi mencari pelaku yang menjual obat-obat atau sarana menggugurkan kandungan (via-online).

Actions (login required)

View Item