Kebijakan Penyuluhan Pertanian Sub-Sektor Peternakan Sebagai AlatPemacu Pencapaian Swasembada Daging Sapi yang Berkelanjutan di Sumatera Barat

Basril, Basyar (2018) Kebijakan Penyuluhan Pertanian Sub-Sektor Peternakan Sebagai AlatPemacu Pencapaian Swasembada Daging Sapi yang Berkelanjutan di Sumatera Barat. Doctoral thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (370kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB 1. PENDAHULUAN 30 01 2018.pdf - Published Version Download (705kB) | Preview
Preview	Text (bab v) BAB 5. PENUTUP.pdf - Published Version Download (331kB) | Preview
Preview	Text (daftar pustaka) DAFTAR PUSTAKA 2018.pdf - Published Version Download (508kB) | Preview
	Text (disertasi full tex) Disertasi Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (14MB)

Abstract

Swasembada daging sapi bertujuan untuk membantu terwujudnya ketahanan pangan masyarakat, khususnya pangan hewani. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, peternak sapi rakyat dijadikan sebagai pelaku utama dan sekaligus menjadi mitra utama pemerintah. Namun demikian, kondisi sumberdaya manusia peternak rakyat masih belum memiliki kompetensi yang baik dalam menjalankan usaha-usaha tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan penyuluhan sub-sektor peternakan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Agar pelaksanaan penyuluhan sub sektor peternakan dapat berjalan lancar, dibutuhkan dasar hukum yang kuat dan jelas. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum memiliki kebijakan tertinggi sebagai dasar pelaksanaan penyuluhan sub-sektor peternakan untuk membantu tujuan swasembada daging sapi. Berdasarkan pada keadaan ini, maka dilakukan penelitian dengan tujuan untuk menjelaskan kondisi, proses, potensi dan kendala dalam perumusan kebijakan penyuluhan sub sector peternakan, serta mendisain pola proses perumusan kebijakan penyuluhan sub sektor peternakan. Dengan memakai metode kualitatif, penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat yang terfokus pada wilayah sentral penggemukan sapi potong. Penelitian terhitung semenjak bulan Juli s/d Desember 2016. Informan penelitian sebanyak 23 orang, berasal dari Dinas Peternakan Provinsi/Kabupaten/Kota, anggota DPRD, Anggota BAKORLUH Sumbar, Anggota Komisi Penyuluhan Sumbar, penyuluh sub sektor peternakan dan peternak sapi potong. Data dikumpulkan dengan teknik dokumentasi, wawancara dan observasi. Teknik analisa data yang digunakan analisis data kualitatif melalui alat analisis deskriptif interpertatif. Kesimpulan yang didapatkan, pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum memiliki produk kebijakan (makro, messo dan mikro) yang dapat dijadikan landasan dalam pelaksanaan penyuluhan sub sektor peternakan. Proses perumusan kebijakannya juga belum dapat teridentifikasi. Namun demikian, proses perumusan kebijakan khususnya untuk produk kebijakan makro dapat dipedomani dengan aturan yang telah berlaku dipemerinatahan yang lebih tinggi. Kondisi ini dikarenakan pemerintah mengalami beberapa kendala dalam merumuskan kebijakan, diantaranya adalah berasal dari internal mereka seperti kualitas SDM, dana dan komunikasi antara pelaku pembuat kebijakan dan berasal dari ekternal pemerintah seperti kondisi politik, kondisi perekonomian daerah dan komunikasi politik. Ada juga potensi yang dapat dimanfaatkan pemerintah dalam merumuskan kebijakan, seperti adanya dasar hukum pembuatan Perda, dukungan sarana dan prasarana, teknologi penunjang, ketersedian fasilitas administrasi dan kondisisosi/budaya/agama masyarakat Sumatera Barat yang telah terbiasa dengan kegiatan peternakan sapi.Untuk membantu proses perumusan kebijakan penyuluhan sub sektor peternakan, pemerintah dapat melibatkan seorang tokoh sebagai perwakilan dari lembaga/institusi yang memahami kondisi dan kebutuhan penyuluhan sub sector peternakan dan dapat menjadi mediator serta komunikator antar pelaku perumus kebijakan dalamsetiaptahapanpada proses perumusankebijakanpenyuluhan sub sektor peternakan.

Actions (login required)

View Item