PEMBUATAN SURAT KETERANGAN WARIS DALAM PROSES PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN DI KOTA PADANG

hendri, dharma suryadi (2018) PEMBUATAN SURAT KETERANGAN WARIS DALAM PROSES PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN DI KOTA PADANG. Masters thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Preview	Text (COVER DAN ABSTRAK) COVER DAN ABSTRAK pdf.pdf - Published Version Download (159kB) | Preview
Preview	Text (BAB 1) BAB I.pdf - Published Version Download (606kB) | Preview
Preview	Text (BAB AKHIR/KESIMPULAN) BAB AKHIR pdf.pdf - Published Version Download (139kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA pdf.pdf - Published Version Download (249kB) | Preview
	Text (TESIS FULL) TESIS FULL pdf.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

PEMBUATAN SURAT KETERANGAN WARIS DALAM PROSES PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN DI KOTA PADANG ABSTRAK Pembuatan surat keterangan waris dalam proses peralihan hak atas tanah karena pewarisan berpedoman pada Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Keputusan Badan Pertanahan Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 sebagaimana dimaksud, membagi kewenangan pembuatan surat keterangan waris berdasarkan penggolongan penduduk sebagai berikut : Golongan Pribumi disahkan oleh Lurah/Camat, Golongan Timur Asing Tionghoa dari Notaris, dan Golongan Timur Asing Lainnya dari Balai Harta Peninggalan. Pembedaan atas dasar golongan penduduk tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan hal diatas maka penelitian ini memiliki rumusan masalah antara lain : bagaimana pembuatan surat keterangan waris di Kota Padang, bagaimana pembedaan pembuatan surat keterangan waris pada peralihan hak atas tanah karena pewarisan, dan bagaimana akibat hukum pembuatan surat keterangan waris yang berbeda proses pembuatannya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pembuatan surat keterangan waris di Kota Padang masih mengikuti Ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 sebagaimana dimaksud, sehingga untuk Golongan Pribumi di sahkan oleh Lurah/Camat, Golongan Timur Asing Tionghoa dari Notaris, dan Golongan Timur Asing Lainnya dari Balai Harta Peninggalan, pembedaan dalam pembuatan surat keterangan waris di Kota Padang dipengaruhi oleh pluralisme hukum waris yaitu : Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, Hukum Waris Perdata BW, sehingga pembuatan surat keterangan waris mengikuti hukum waris dari sipewari, akibat pembedaan dalam pembuatan surat keterangan waris di Kota Padang mengakibatkan kepastian hukum tidak akan berjalan dengan baik karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud tidak menginginkan adanya pembedaan atas dasar golongan penduduk, sehingga pembedaan atas dasar golongan penduduk dalam pembuatan surat keterangan waris tidak sah. Kata Kunci : Surat Keterangan Waris, Pembedaan Atas Dasar Golongan Penduduk. DEVELOPMENT OF WARISION LETTERS IN THE PROCESS OF TRANSITION OF RIGHTS TO LAND BECAUSE OF INSTALLATION IN PADANG CITY ABSTRACT Making a certificate of inheritance in the process of transferring land rights because inheritance is guided by Article 111 paragraph (1) letter c number 4 Regulation of the Minister of Agrarian Affairs / Decree of the Land Agency Number 3 of 1997 concerning Implementation Regulations of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. Article 111 paragraph (1) letter c number 4 as intended, divides the authority to make a certificate of inheritance based on population classification as follows: The Indigenous Group is ratified by Head of Sub-District / Head, Chinese Foreign Group from Notary, and Other Foreign Group from the Heritage Office. The differentiation on the basis of the population group is contrary to the 1945 Constitution, Law Number 12 of 2006 concerning Citizenship, Law Number 40 of 2008 concerning the Elimination of Racial and Ethnic Discrimination, Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation Regulations -Invitation. Based on the above, this study has formulated a problem, among others: how to make a certificate of inheritance in the city of Padang, how to differentiate the making of a certificate of inheritance on the transfer of land rights due to inheritance, and how the legal process of making a certificate of inheritance is different. This study uses the Juridical Empirical approach, the type of data used are primary data and secondary data with primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. From the results of the study it was concluded that the making of a certificate of inheritance in the city of Padang still follows the provisions of Article 111 paragraph (1) letter c number 4 as intended, so that the Indigenous Group is legalized by the Head of Sub-District, Chinese Foreign Group of Notaries, and Eastern Groups Other Foreigners from the Heritage Center, differentiation in making a certificate of inheritance in the city of Padang is influenced by inheritance legal pluralism, namely: Law of inheritance, Islamic inheritance law, BW inheritance law, so that making a certificate of inheritance follows the inheritance law of the warden, due to deep distinctions making a certificate of inheritance in the City of Padang resulted in legal certainty not going well because it was contrary to the Laws and Regulations as intended not to want a distinction on the basis of the population group, so that differentiation on the basis of the population group in making the inheritance certificate was invalid. Keywords : Inheritance certificate, differentiation on the basis of the population group.

Actions (login required)

View Item