PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (DEELNEMING) (Studi di Pengadilan Negeri Painan)

Tiza, Nurhamdah Husnah (2018) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (DEELNEMING) (Studi di Pengadilan Negeri Painan). Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (220kB)
Preview	Text (Bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (436kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV) BAB IV.pdf - Published Version Download (197kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (205kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah merupakan kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan tanpa izin Menteri. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan memuat perbuatan-perbuatan yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana, di antaranya yaitu perbuatan penebangan pohon untuk membuka lahan perkebunan di kawasan hutan tanpa izin Menteri Kehutanan dan perbuatan membawa alat-alat berat yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri Kehutanan. Perbuatan-perbuatan tersebut tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja, tetapi sering dilakukan oleh dua orang atau lebih yang secara bersama-sama mewujudkan tindak pidana tersebut. Permasalahannya, Bagaimanakah Hakim menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara bersama-sama (deelneming) ? Apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku dalam kasus tersebut ? Tujuan penelitian, untuk mengetahui dan menganalisa mengenai permasalahan tersebut dikaitkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Metode penelitiannya adalah yuridis sosiologis, bersifat deskriptif. Putusan perkara pidana nomor 50/Pid.Sus/2015/PN.Pnn, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan memutus Para Terdakwa melakukan bentuk tindak pidana penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yakni penebangan pohon di kawasan hutan secara tidak sah untuk membuka lahan perkebunan dan kedua orang Terdakwa memenuhi unsur turut serta melakukan (mede plegen) berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan dalam putusan Perkara Pidana Nomor 54/Pid.B/LH/2018/PN.Pnn, Terdakwa terbukti melakukan bentuk tindak pidana penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yakni membawa alat berat yang lazimnya atau patut diduga akan digunakan untuk kegiatan perkebunan. Sebelum menjatuhkan putusan pidana penjara dan denda, Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal yakni pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis serta fakta-fakta hukum yang didapat selama proses persidangan.

Actions (login required)

View Item