PELAKSANAAN OFFICIAL ASSESSMENT SYSTEM DALAM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN TANAH DATAR

MUTHIA, ANGGELA MAWADHATY PUTRY (2016) PELAKSANAAN OFFICIAL ASSESSMENT SYSTEM DALAM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN TANAH DATAR. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Text) 1297.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (714kB)

Abstract

Official Assessment System merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang. Official Assessment System diterapkan pada Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pelaksanaan sisten yang baik akan dapat meningkatkan pendapatan karena semuanya dilakukan sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut,maka penulis merumuskan permasalahan yaitu a) Bagaiamana Penerapan Official Assessment System dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Tanah Datar?, b) Apa Kendala yang dihadapi oleh Pihak yang menetapkan Pajak dalam menerapkan Official Assessment System dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Tanah Datar?, c) Apa Upaya pemungut pajak mengatasi kendala penerapan Official Assessment System dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Tanah Datar? Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, data primer diambil dengan wawancara dan kuesioner dengan pihak staf Pendataan DPPKA Kabupaten Tanah Datar, Kolektor Camat Lintau Buo Utara, Kolektor Nagari Tapi Selo, Kepala Jorong Tangah Padang, Kepala Jorong Ujung Tanah dan mantan Kepala Jorong Gelanggang, serta Wajib Pajak Nagari Tapi Selo. Sedangkan data sekunder melalui penelitian kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitan Penerapan Official Assessment System dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Tanah Datar telah sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2013, kendala yang dihadapi oleh pihak yang menetapkan pajak SPPT masih atas nama mamak, padahal objek pajak sudah dibagi-bagi dan upaya yang mengatasinya seperti sosialisasi berupa memberikan informasi dan himbauan, mengkaitkan segala urusan surat menyurat dengan pembayaran PBB P-2, mengkaitkan pemberian bantuan pemerintah dengan pembayaran PBB dan membuat perjanjian dengan wajib pajak. Kata kunci: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Official Assessmen System

Actions (login required)

View Item