PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG

Nasta, Oktavian (2018) PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG. Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (cover dan abstrak) cover dan abstrak.pdf - Published Version Download (160kB) | Preview
Preview	Text (Pendahuluan) bab 1.pdf - Published Version Download (240kB) | Preview
Preview	Text (penutup) bab 4.pdf - Published Version Download (73kB) | Preview
Preview	Text (daftar pustaka) daftar pustaka.pdf - Published Version Download (120kB) | Preview
	Text (tesis) TESIS UTUH UPLOAD pdf.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Setiap peralihan hak atau pendaftaran hak karena pewarisan wajib dilengkapi syarat bukti sebagai ahli waris. Dalam aturan hukum masih terjadi diskriminasi pada pembuatan surat keterangan hak mewaris (SKW), yaitu berupa penggolongan penduduk berdasarkan aturan Pasal 111 ayat (1) huruf c butir 4 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran tanah dan sebagai upaya untuk menghapus perbedaan golongan penduduk dalam proses pendaftaran tanah karena pewarisan pada Kantor Pertanahan Kota Padang. Dari uraian tersebut muncul permasalahan, yaitu: (1) Bagaimana proses pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan dalam hal terjadi perkawinan antara pribumi dengan Tionghoa di Kota Padang? (2) Bagaimana proses pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan dalam hal terjadi perkawinan antara pribumi dengan Timur Asing Non-Tionghoa (Arab, India dan lain-lain) di Kota Padang? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder dan dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Dari hasil penelitian terhadap kedua permasalahan tersebut menunjukkan bahwa proses pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah karena pewarisan di Kota Padang terhadap penduduk golongan WNI keturunan asing cenderung sangat lama dan prosesnya lebih rumit dibandingkan bagi WNI asli (pribumi). Bagi WNI keturunan Tionghoa harus ada Keterangan Waris dari Notaris dan bagi WNI keturunan Timur Asing selain Tionghoa harus ada Keterangan Waris dari di Balai Harta Peninggalan (BHP). Perbedaan perlakuan bagi WNI asli dan WNI golongan asing dalam pendaftaran Hak atas Tanah ini jelas tidak memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi Warga Negara Indonesia khususnya golongan asing karena terjadinya diskriminasi tersebut tidak sesuai dengan Pasal 2 jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia dan Pasal 3 Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Kata kunci: Pendaftaran Hak Atas Tanah, Pewarisan, surat keterangan hak waris.

Actions (login required)

View Item