Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Komplek Kantor Bupati di Kabupaten Kerinci

rohman, dwi putra (2017) Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Komplek Kantor Bupati di Kabupaten Kerinci. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) cover dan abstrak.pdf - Published Version Download (136kB) | Preview
Preview	Text (Bab 1) bab 1.pdf - Published Version Download (292kB) | Preview
Preview	Text (Bab Akhir) bab akhir.pdf - Published Version Download (184kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) daftar pustaka.pdf - Published Version Download (117kB) | Preview
	Text (Skripsi Utuh) skripsi utuh.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KOMPLEK KANTOR BUPATI DI KABUPATEN KERINCI Rohman Dwi Putra, 12101110001, Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam, PK IX Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2016. 62 Halaman. ABSTRAK Tanah ialah wadah atau tempat dimana pembangunan tersebut akan dilaksanakan, tanah selain berfungsi ekonomis juga memiliki fungsi sosial sehingga kepentingan pribadi harus dikesampingkan, yang berarti hak atas tanah tidaklah mutlak. Pengadaan tanah untuk pembangunan komplek kantor bupati Kabupten Kerinci terletak dibukit tengah Desa Mukai Tinggi Kecamatan Siulak Mukai merupakan tanah yang telah dipakai bertahun-tahun oleh masyarakat lalu kemudian diakui oleh masyarakat adat bahwa tanah itu merupakan tanah adatyang telah 9 keturunan lalu dihibahkan tanah tersebut kepada pemerintah daerah untuk dilakukan pembungan komplek perkantoran,.Dari latar belakang tersebut maka rumusan masalah adalah 1). Bagaimana Proses Perencanaan dan Penetapan Lokasi Dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Komplek Kantor Bupati Kabupaten Kerinci? 2). Bagaimana Proses Penentuan Bentuk dan Besaran Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Komplek Kantor Bupati Kabupaten Kerinci? Namun, diketahui akhir-akhir ini dikarenakan bupati yang lama tidak menjabat lagi masyarakat adat yang menghibahkan tanah tersebut juga menuntut ganti rugi sebesar sepertiga harga jual tanah. Karena hal ini bupati yang baru tidak mau melanjutkan pembangunan dan pengadaan tanah Kabupaten kerinci tidak dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, kesimpulannya adalah 1) proses perencanaan dan penetapan lokasi Dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Komplek Kantor Bupati Kabupaten Kerinci tidak dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku 2) Tidak ada ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang tanahnya terpakai,melainkan diberikan oleh pemborong yang mengambil proyek pembangunan tersebut. kata kunci : Pengadaan tanah, Ganti Kerugian

Actions (login required)

View Item