PENERAPAN ASAS KEPENTINGAN MILITER DALAM PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT TERHADAPPRAJURIT TNI YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Study Kasus Pengadilan Militer I-03/Padang)

HENDRA, MULYADI (2018) PENERAPAN ASAS KEPENTINGAN MILITER DALAM PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT TERHADAPPRAJURIT TNI YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Study Kasus Pengadilan Militer I-03/Padang). Masters thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Preview	Text (Cover dan abstrak) COVEr 1,abstrak.pdf - Published Version Download (161kB) | Preview
Preview	Text (BAB 1 PENDAHULUAN) BAB I pendahuluan.pdf - Published Version Download (423kB) | Preview
Preview	Text (BAB PENUTUP) BAB Penutup.pdf - Published Version Download (138kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (198kB) | Preview
Preview	Text (TESIS FULL) TESIS FULL HENDRA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview

Abstract

PENERAPAN ASAS KEPENTINGAN MILITER DALAM PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT TERHADAP PRAJURIT TNI AD YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Study Kasus Dipengadilan Militer I-03/Padang) (Hendra Mulyadi, 1620112055,,Program Studi IlmuHukum Program Pascasarjana, FakultasHukumUniversitas Andalas, 115 hlm, 2018) ABSTRAK Mantan Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantio, untuk membersihkan Institusi TNI dari pengaruh Narkotika dengan mengeluarkan Instruksi dan perintah-perintah kepada jajaran TNI bahwa setiap prajurit TNI yang terlibat narkotika disamping dihukum pidana harus dijatuhi hukuman tambahan pemberhentian secara tidak hormat dari dinas keprajuritan dan tidak berlakukanya rehablitasi bagi prajurit, perintah dan instruksi Panglima TNI dalam upaya mengatasi permasalahan narkotika diiinstitusinya tidak lepas dari Asas Kepentingan Militer..Asas kepentingan militer mengandung arti bahwa dalam menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan militer diutamakan melebihi daripada kepentingan golongan dan perorangan. Artinya bahwa dalam proses peradilan, kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum, dalam menegakkan hukum terhadap prajurit, kepentingan militer tidak boleh diabaikan. Aparat penegak hukum di lingkungan TNI dalam melakukan proses hukum terhadap penyalahguna narkotika tidak boleh hanya melihat dari kepentingan hukumnya saja, kepentingan militer juga harus betul-betul dipertimbangkan. Hakim Militer yang akan memutus perkara-perkara Narkotika tidak boleh hanya melihat persoalan dari kaca mata undang-undang. Pemecatan terhadap prajurit pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika sangatlah beralasan karena dari segi medis, seseorang yang telah mengkonsumsi narkoba tidak siap pakai, mereka akan mengalami kerusakan jaringan otak, sel-sel saraf dan penurunan daya ingat sehingga kondisi fisiknya tidak prima lagi dan tidak akan mampu melaksanakan tugas pokok secara maksimal. Pengadilan militer I-03/Padang dalam prakteknya khususnya dalam penyelesaian kasus-kasus tindak pidana narkotika diwilayah hukumnya baik hanya sebagai pemakai maupun sebagai pengedar narkotika telah menerapkan asas kepentingan militer dan berujung dengan pemberhentian dengan tidak tidak hormat dari dinas TNI (PDTH)/pecat dan hal ini terlihat secara implisit dalam pertimbangan hukumannya namun dalam putusannya belum diikuti dengan perintah terhadap terpidana untuk melaksanakan rehabilitasi medis. Sampai saat ini belum ada aturan yang mengatur secara khusus tentang bagaimana cara penerapan asas kepentingan ini hanya diserahkan kepada keyakinan dan pertimbangan majelis serta, mempertimbangkan setiap masukan (rekomendasi) dari pihak kesatuan. Kata Kunci : Asas Kepentingan Militer, Pemberhentiaan Dengan Tidak Hormat, Narkotika. APPLICATION OF PRINCIPLE OF MILITARY SIGNIFICANCEIN DISHONORABLE DISMISSALFROMARMY SOLDIER OF INDONESIAN NATIONAL MILITARY, WHO INVOLVED IN THE CRIME OF NARCOTICS (Case Study MilitaryCourts1-03 / Padang) (HendraMulyadi, 1620112053,, Law Graduate Program, Law Faculty Of Andalas University, 115pages, 2018) ABSTRACT Former Indonesian National MilitaryCommander GeneralGatotNurmantio, to protect Indonesian National Military (abbreviatedasTNI)Institution from influence of Narcotics is by issuing instructions and commands to the ranks of TNI that any soldiers involved in narcotics criminal should be punished over criminal law and sentenced to an additional penalty of dishonorabledismissal from military service, and there is no validity of rehabilitation for them, the TNI Commander's instructions and commands in an attempt to overcome the narcotics problem in their home institution that can not be separated from the Principles of Military significance. The Principles of Military Significancemeans in respect of organized defense and state security, militarysignificancetake precedence than groups and individuals. It means that in the judicial proceedings, military significance are always balanced with law significance, in erecting the law, military significanceshould not be ignored. Law enforcement officers within the TNI institution have to carry out legal proceedings against narcotics abusers.This should not only see from the legalsignificance, moreover military true significancemust also be considered downright. Military Judges who will decide on narcotics cases do not only see the matter from the eyes of the law. Furthermore, the dismissal of soldiers who commit criminal acts of narcotics abusers is very reasonable. Based on medical standpoints; someone who has consumed drugs is not ready to serve, they will experience brain tissue and nerve cells damage, and decline in memory and physical condition those lead to being unable to carry out basic tasks properly. Military Court 1-03 / Padang practicesitsresolution of narcotics crimecases in its jurisdiction both as narcotics users or as narcotics dealers have implemented the principle of military significance and led to dishonorable dismissal from the TNI service (PDTH)/ fired and it is seen implicitly in the consideration of the sentence, however the court decision has not been followed by command to the convicted person to carry out medical rehabilitation. Up to this point, there is no special regulation which specifically apply this principle of interest, things are only left to the beliefs and considerations of the assembly by accepting, considering the inputs (recommendations) from TNI institution. Keywords : Military Interest Principles, Dishonourable Dismissal, Narcotics

Actions (login required)

View Item