POLITIK HUKUM PENGATURAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK OLEH NEGARA

MUTIARA, NAFRIYULITA (2016) POLITIK HUKUM PENGATURAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK OLEH NEGARA. Diploma thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Preview	Text (ABSTRAK) abstrak.pdf - Published Version Download (112kB) | Preview
Preview	Text (BAB I PENDAHULUAN) BAB_I.pdf - Published Version Download (262kB) | Preview
Preview	Text (BAB IV PENUTUP) BAB_IV.pdf - Published Version Download (146kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR_PUSTAKA.pdf - Published Version Download (145kB) | Preview
	Text (SKRIPSI) skripsi.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Minimnya bantuan keuangan yang diberikan oleh negara membuat partai politik harus mengambil tindakan ilegal untuk memenuhi kebutuhan partai politiknya. Jika bantuan keuangan partai dibandingan dengan kebutuhan partai, maka bantuan ini hanya 2% dari total kebutuhan, dan hanya 0,0007% jika dibandingkan dengan pendapatan negara 2015. Hal ini menyebabkan partai politik harus dikuasai oleh para pemilik uang yang ingin memanfaatkan partai politik untuk membuat kebijakan yang menguntungkan pihaknya. Sehingga tujuan pengaturan bantuan keuangan partai politik yaitu untuk menjaga kemandirian partai menjadi tidak efektif. Adapun masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini yaitu, Pertama,bagaimana implikasi pendanaan partai politik oleh negara. Kedua, bagaimana politik hukum pengaturan keuangan partai politik yang ideal di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, melalui studi kepustakaan,dan membandingkan perundang-undangan yang berlaku dengan permasalahan yang terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat implikasi positif apabila pendanaan berasal dari dana publik, yaitu dapat mencapai tujuan pengaturan bantuan keuangan partai yaitu menjaga kemandirian partai politik serta dapat memaksa partai untuk menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Menaikkan persentase bantuan keuangan menjadi langkah ideal untuk diterapkan, namun peningkatan ini harus dilakukan secara bertahap karena melihat kinerja partai politik yang selama ini sangat buruk sampai partai politik dapat mengelola keuangan partainya dengan baik. Peningkatan bantuan ini harus disertai dengan pengetatan prinsip transparansi dan akuntabilitas dan pengetatan sanksi apabila partai tidak melaksanakan kewajibannya seperti yang telah ditetapkan undang-undang.

Actions (login required)

View Item