PERLINDUNGAN HUKUM OLEH PERWAKILAN DIPLOMATIK TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI MALAYSIA

Fauzi, Gunawan (2018) PERLINDUNGAN HUKUM OLEH PERWAKILAN DIPLOMATIK TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI MALAYSIA. Other thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (288kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (483kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV) BAB IV.pdf - Published Version Download (222kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (212kB) | Preview
	Text (Skripsi Full text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Perwakilan Diplomatik Repubik Indonesia di negara penerima adalah mewakili Negara Indonesia untuk melindungi kepentingan negara dan Warga Negara Indonesia. Tindak pidana pembunuhan yang disangkakan terhadap Siti Aisyah di Negara Malaysia merupakan salah satu kasus yang menjadi pokok dalam pembahasan ini. Didasari hal tersebut, penulis kemudian tertarik untuk meneliti tentang “Perlindungan Hukum oleh Perwakilan Diplomatik terhadap Warga Negara Indonesia yang Melakukan Tindak Pidana di Malaysia”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis (normatif) dengan menekankan aspek hukum berkenan dengan penerapannya. Jenis data yang digunakan data Sekunder melalui peraturan Internasional dan Nasional negara serta melalui studi kepustakaan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perwakilan Diplomatik yang berada di negara Malaysia telah mengupayakan dalam berbagai hal bantuan hukum terhadap warga negara Indonesia termasuk Siti Aisyah yang melakukan tindak pidana di negara Malaysia. Karena pentingnya suatu pemberitahuan kepada diplomat ataupun pos konsuler terhadap kasus hukum yang tengah dialami oleh warga negara di negara penerima, dan jika pemberitahuan tersebut tidak dijalankan akan terjadinya kesenjangan hukum bagi warga negara dikarenakan otoritas dari negara Malaysia tidak menjalankan kewajiban yang sebagaimana mestinya harus dilakukan oleh negara penerima yang terdapat pada Konvensi Wina 1963. Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah tersebut antara lain harus adanya kerja sama semua pihak, mulai dari Warga Negara Indonesia yang menetap lama ataupun sementara di negara Malaysia dengan menjaga tingkah laku dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum agar tidak mendapatkan sanksi yang berakibat di hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku di wilayah hukum negara Malaysia, serta perwakilan diplomatik Indonesia yang bertugas melindungi kepentingan warga negara agar selalu memprioritaskan kepentingan negara maupun warga negara nya dan juga terhadap pemerintah Malaysia yang sebaiknya agar selalu konsisten dalam menjaga hubungan baik antar kedua negara dalam bidang apapun. Kata Kunci : Perlindungan hukum, Warga Negara Indonesia, tindak pidana pembunuhan.

Actions (login required)

View Item