ANALISIS TERHADAP DIKABULKANNYA PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) SETELAH PELAKSANAAN PUTUSAN DALAM KASUS SENGKETA GADAI TANAH PERTANIAN ATAS ULAYAT KAUM (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR 394 PK/ PDT/ 2011)

Aulia, Ade Putra (2018) ANALISIS TERHADAP DIKABULKANNYA PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) SETELAH PELAKSANAAN PUTUSAN DALAM KASUS SENGKETA GADAI TANAH PERTANIAN ATAS ULAYAT KAUM (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR 394 PK/ PDT/ 2011). Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) 1. COVER TESIS dan ABSTRAK (Watermark)-converted.pdf - Published Version Download (115kB) | Preview
Preview	Text (Bab I (Pendahuluan)) 2. BAB I Pendahuluan (Watermark)-converted.pdf - Published Version Download (487kB) | Preview
Preview	Text (Bab Akhir (Penutup Kesimpulan)) 3. BAB AKHIR (Penutup Kesimpulan).pdf - Published Version Download (107kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) 4. DAFTAR PUSTAKA (Watermark).pdf - Published Version Download (142kB) | Preview
	Text (Tugas Akhir Ilmiah Utuh) 5. TUGAS AKHIR ILMIAH UTUH.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (768kB)

Abstract

ANALISIS TERHADAP DIKABULKANNYA PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) SETELAH PELAKSANAAN PUTUSAN DALAM KASUS SENGKETA GADAI TANAH PERTANIAN ATAS ULAYAT KAUM” (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR 394 PK/ PDT/ 2011) (Aulia Ade Putra, BP 1420112041, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unand, 134 Halaman, 2018) ABSTRAK Gadai tanah pertanian atas ulayat kaum masih banyak dilakukan ditengah Masyarakat Hukum Adat Minangkabau karena sifatnya cepat dan mudah. Penyelesaian sengketa gadai tanah pertanian atas ulayat kaum seringkali berujung pada penyelesaian di ranah Pengadilan. Putusan Hakim ada yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 dan ada putusan didasarkan pada ketentuan Hukum Adat Minangkabau. Dari dua dasar hukum tersebut putusan penyelesaian sengketa gadai tanah pertanian atas ulayat kaum melalui Pengadilan menimbulkan persoalan hukum yang berakibat ketidakpastian hukum. Permasalahannya adalah Bagaimana pertimbangan majelis hakim terhadap penyelesaian sengketa gadai tanah pertanian atas ulayat kaum dalam putusan Peninjauan Kembali nomor 394 PK/ PDTt/ 2011 dan Bagaimana kedudukan pembeli tanah perkara dalam penyelesaian sengketa gadai tanah pertanian atas ulayat kaum setelah keluarnya putusan peninjauan kembali nomor 394 PK/ PDT/ 2011. Metode yang digunakan untuk memecahkan permasalahan adalah yuridis normatif, artinya dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undang dan teori yang relevan akan menggambarkan kepastian hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan. Hasil penelitian yang beranjak dari rumusan masalah tersebut diperoleh hasil, penyelesaian sengketa gadai tanah pertanian atas ulayat kaum di pengadilan seharusnya didasarkan pada Perundang-Undangan Nasional dan ketentuan Hukum Adat Minangkabau, dua dasar hukum tersebut mengalami pertentangan dan pada putusan Peninjauan Kembali Nomor 394 PK/ PDT/ 2011, Majelis Hakim Peninjauan Kembali tidak mendasarkan putusan Peninjauan Kembali pada Hukum Nasional dan Hukum Adat Minangkabau dan penguasaan objek perkara diserahkan kepada pembeli objek gadai tersebut. Pendapat hakim pada Peninjauan Kembali ini sangatlah keliru, tidak berdasar dan jauh dari keadilan karena tidak sesuai dengan Hukum Nasional dan Hukum Adat Minangkabau. Kata Kunci : Gadai Tanah Pertanian, Ulayat Kaum, Sengketa dan Peninjauan Kembali ANALYSIS TO GRANTED SUPPLICATION OF JUDICIAL REVIEW AFTER IMPLEMENTATION OF DECISIONS IN CASES OF CONTROVERSY OF PAWN LAND ON ULAYAT COMMUNITY" (STUDY ON VERIFICATION VERDICT NO. 394 PK / PDT / 2011) (Aulia Ade Putra, BP 1420112041, Master of Law Faculty Unand, 134 Page, 2018) ABSTRACT Pawn of agricultural land over ulayat community mostly done in the Minangkabau Customary Law Community because it is fast and easy. The settlement of agricultural land plot disputes over communal ulayat often culminates in the settlement in the realm of the Court. The judge's ruling is based on Law Number 56 Prp of 1960 and there are decisions based on Minangkabau Traditional Law. From these two legal bases the decision of the settlement of agricultural land plot disputes over the ulayat of the people through the Court raises legal issues that result in legal uncertainty. The problem is how the consideration of the panel of judges on the settlement of agricultural land disputes over ulayat of the people in the decision of Review of number 394 PK / PDTt / 2011 and How the position of the land buyer in the settlement of agricultural land disputes disputes over ulayat people after the release of judgment review number 394 PK / PDT / 2011. The method used to solve the problem is normative juridical, meaning that by using the approach of legislation and relevant theory will illustrate the legal certainty relating to the problems that have been formulated. The result of the research which is derived from the problem formulation is obtained the result, the settlement of agricultural land disputes disputes over the ulayat of the people in the court should be based on the National Legislation and the Minangkabau Adat Law provisions, the two legal bases are contradicted and in the decision of Review Number 394 PK / PDT / 2011, the Panel of Judges of Judicial Review does not base the judgment of the Review on the National Law and Minangkabau Customary Law and the possession of the object object is submitted to the purchaser of the object of such pledge. The judge's opinion on this Review is false, unfounded and not fair because it is inconsistent with the National Law and Minangkabau Law. Keywords : Agricultural Land Pest, Ulayat Community, Disputes and Review

Actions (login required)

View Item