PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN BADAN MUSYAWARAH NAGARI (BMN) DALAM KERJA SAMA YANG DILAKUKAN OLEH WALI NAGARI SUNGAI NANAM PERIODE 2013-2019

Riki, Putra (2018) PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN BADAN MUSYAWARAH NAGARI (BMN) DALAM KERJA SAMA YANG DILAKUKAN OLEH WALI NAGARI SUNGAI NANAM PERIODE 2013-2019. Diploma thesis, universitas andalas.

Preview	Text (cover dan Abstrak) Tahap 1.pdf - Published Version Download (332kB) | Preview
Preview	Text (bab 1 pendahuluan) Thb2.pdf Download (798kB) | Preview
Preview	Text (kesimpulan dan saran) thb 3.pdf Download (114kB) | Preview
Preview	Text (daftar pustaka) thb 4.pdf Download (315kB) | Preview
	Text (skripsii full) tgb 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan fungsi pengawasan badan musyawarah nagari (BMN) dalam kerja sama yang dilakukan oleh wali nagari periode 2013-2019. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Badan Musyawarah Nagari (BMN) memiliki tugas atau fungsi pengawasan untuk mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh wali nagari. Di nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, terjadi penyelewengan uang komisi hasil kerja sama pemerintahan nagari dengan PT. Sinar Asia Fortuna yang dilakukan oleh wali nagari. Penelitian ini ingin melihat bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Badan Musyawarah Nagari (BMN) terhadap permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Dalam pemilihan informan penelitian, peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Untuk menganalisis permasalahan ini peneliti menggunakan teori pengawasan oleh Manullang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Musyawarah Nagari (BMN) sebagai pengawas Wali Nagari dalam pemerintahan nagari telah melaksanakan fungsi pengawasannya sesuai dengan tupoksinya. Hal ini dibuktikan dengan bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Badan Musyawarah Nagari (BMN) terhadap wali nagari, adapun bentuk pengawasan yang dilakuan adalah peninjauan secara pribadi dan lansung atau tidak langsung. Pengawasan tersebut juga dilakukan dalam bentuk pelaporan baik secara lisan maupun tertulis. Terjadinya kasus ini disebabkan oleh tindakan yang bersifat menguntungkan diri sendiri yang dilakukan wali nagari, bukan karena lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Badan Musyawarah Nagari (BMN).

Actions (login required)

View Item