PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Ayu, Cyanthia (2018) PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (cover dan abstrak) cover + abstrak.pdf - Published Version Download (127kB) | Preview
Preview	Text (Bab I PENDAHULUAN) BAB I PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (279kB) | Preview
Preview	Text (BAB IV PENUTUP) BAB IV PENUTUP.pdf - Published Version Download (90kB) | Preview
Preview	Text (Daftar pustaka) DAFTAR PUSTAKA ayu.pdf - Published Version Download (136kB) | Preview
	Text (TESIS FULL TEXT) tesis full text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (708kB)

Abstract

Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Ayu Cyanthia, SH, 1520112009, Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas, 114 halaman Tahun 2018 ABSTRAK Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Pemerintah daerah dan DPRD untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, peraturan daerah harus memenuhi persyaratan dan proses pembentukan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dicabutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dan ditindaklanjuti dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap keberadaan perusahaan daerah yang dimiliki pemerintah kabupaten/kota termasuk Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang, Perubahan tersebut disikapi dengan Rancangan Peraturan daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengamanatkan kepada Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Kota untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi, maka dari itu dalam tesis ini penulis ingin mengangkat bagaimana pengharmonisasian yang dilakukan oleh Bagian Hukum Pemerintah Kota Padang terhadap rancangan Peraturan Daerah kota Padang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum. Untuk menjawab pertanyaan tersebut diatas penulis menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu penelitian yang menekankan praktek dilapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, pengharmonisasian dilakukan oleh Bagian Hukum Pemerintah Kota Padang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kendala yang dihadapi Bagian Hukum Kota Padang antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah belum memberikan gambaran secara rinci tentang pengelolaan Perusahaan Umum Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang merupakan petunjuk bagi pemerintah daerah hingga saat ini belum diterbitkan dan kurangnya sumber daya manusia. Upaya yang dilakukan oleh Bagian Hukum untuk mengatasi hal tersebut antara lain dengan melakukan koordinasi dan melibatkan perancang yang ada pada Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat dan meningkatkan sumber daya dilingkungan Pemerintah Kota Padang dengan mengadakan Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Kata Kunci : Pengharmonisasian, Peraturan Daerah dan Legislasi

Actions (login required)

View Item