PERANAN OMBUDSMAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR DI KOTA PADANG

Ridho, Eka Fitra (2018) PERANAN OMBUDSMAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR DI KOTA PADANG. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (233kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (473kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV) BAB IV.pdf - Published Version Download (198kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (382kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Ombudsman adalah lembaga yang didirikan untuk mengawasi jalannya pelayanan publik. Ombudsman diatur dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman termasuk salah satu tim Sapu Bersih Pungutan Liar (SABERPUNGLI) yang di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia secara jelas menetapkan tugas dan wewenang Ombudsman Republik Indonesia yakni menerima dan menyelesaikan laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. KPK menyatakan bahwa pungli termasuk gratifikasi yang merupakan kegiatan melanggar hukum, dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Sebagai contoh kasus Kepolisian Resor Kota (Polresta) Padang, Sumatera Barat, menangkap dua Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama (Kemenag) Kota Padang yang diduga melakukan pungutan liar (pungli) dalam proses penerimaan siswa baru di MTsN Model Gunung Pangilun. Untuk mengetahui bagaimana peranan Ombudsman dalam pemberantasan tindak pidana pungutan liar di Kota Padang, Penulis tertarik mengkajinya dan menuangkannya dalam sebuah skripsi. Berdasarkan hal tersebut, penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimanakah peranan Ombudsman dalam pemberantasan tindak pidana pungutan liar di Kota Padang, apakah kendala yang dihadapi oleh ombudsman dalam pemberantasan tindak pidana pungutan liar di Kota Padang. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris (yuridis sosiologis) yaitu merupakan metode pendekatan masalah yang dilakukan dengan mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian dan melihat penerapan prakteknya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung dari narasumber yaitu Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. Dari hasil penelitian diketahui bahwa 1) Ombudsman adalah sebagai pengawas eksternal dalam mengawasi jalannnya pelayanan publik yang di dalamnya merupakan tindakan-tindakan maladministrasi. Tugas Ombudsman pada dasarnya adalah melakukan pencegahan terhadap terjadinya tindakan-tindakan yang dapat mencederai kualitas pelayanan publik. Tindakan tersebut berupa maladministrasi. Kekuatan hukum dari rekomendasi Ombudsman bersifat final dan tidak dapat digugat oleh pihak manapun karena ombudsman diberi amanat oleh undang-undang untuk melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan publik. Ombudsman dalam menjalankan tugas dan wewenangnya belum secara maksimal dikarenakan Ombudsman tidak melakukan koordinasi dengan Tim Saber Pungli lain dalam memberantas tindak pidana pungutan liar. 2) Kendala-kendala yang dihadapi Ombudsman dalam pemberantasan tindak pidana pungutan liar (pungutan liar) adalah adanya ketidaktahuan oleh oknum-oknum yang melakukan pungutan liar akan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, kemudian masih sebagian kecil dari masyarakat yang melaporkan tindakan pungutan liar ke Ombudsman.

Actions (login required)

View Item